Breaking News:

Beri Suap Kepada Mantan Bupati Ismunandar, 2 Terdakwa Rekanan Pemkab Kutim Dituntut Dua Tahun

Sidang lanjutan terkait dugaan suap yang dilakukan dua rekanan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Provinsi Kalimantan Timur, kembali digelar har

TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Suasana jalannya persidangan teleconference yang menghadirkan dua terdakwa rekanan swasta yang didakwa memberi sejumlah uang pada Ismunandar dan beberapa pejabat di lingkup Kutai Timur. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU, Senin (16/11/2020). TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sidang lanjutan terkait dugaan suap yang dilakukan dua rekanan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Provinsi Kalimantan Timur, kembali digelar hari ini, Senin (16/11/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda agar menyatakan terdakwa atas nama Aditya Maharani Yuono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang telah didakwakan.

Pernyataan disampaikan oleh JPU pada persidangan yang berlangsung via teleconference (daring), Senin (16/11/2020). 

Tuntutan yang dibacakan JPU sendiri pada  Majelis Hakim merupakan hasil dari fakta serangkaian agenda persidangan yang telah dilangsungkan sebelumnya. 

Terdakwa Aditya Maharani Yuono, selaku Direktur PT Turangga Triditya Perkasa, terbukti memberikan hadiah berupa uang ataupun barang kepada Mantan Bupati Kutim Ismunandar serta beberapa pejabat tinggi lainnya di lingkup Pemkab Kutim.

Dan ini juga diperkuat oleh keterangan yang disampaikan sejumlah saksi maupun terdakwa pada persidangan sebelumnya. 

Sejumlah uang atau gratifikasi (sogokan) yang diberikan terdakwa, guna mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutim tahun anggaran 2019-2020. 

Dalam perkara ini, terdakwa Aditya Maharani Yuono dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menuntut agar terdakwa diberikan hukuman pidana 2 tahun kurungan penjara, disertai denda Rp 250 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka hukuman diganti dengan kurungan selama 6 bulan," sebut salah satu JPU membacakan amar tuntutannya.

JPU turut memberikan beban biaya persidangan kepada terdakwa sebesar Rp 10 ribu. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved