Pembangunan Flyover Muara Rapak dan Gedung RSUD AWS Ditolak DPRD Kaltim, Begini Respons Wagub
Permasalahan Multi Years Contract (MYC) pembangunan flyover jalan Muara rapak dan pembangunan RSUD AW Syahranie terus bergulir. DPRD Kaltim menyarank
Penulis: Jino Prayudi Kartono |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Permasalahan Multi Years Contract (MYC) pembangunan flyover jalan Muara Rapak dan pembangunan RSUD AW Syahranie terus bergulir.
DPRD Kaltim menyarankan untuk tidak melakukan pembangunan MYC tersebut pada tahun depan.
Alasannya pembangunan MYC tersebut dapat mengganggu kas anggaran pemerintah selama pandemi Virus Corona ( covid-19 ).
Imbasnya saat paripurna pengesahan KUA-PPAS beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hadir.
Hal tersebut mendapat pertanyaan di publik apa yang menyebabkan Pemprov Kaltim tidak hadir dalam paripurna tersebut.
Mendengar kabar tersebut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi merespons jika tidak hadir dalam paripurna itu karena pemerintah tidak setuju terhadap masukan dari DPRD khususnya terkait MYC.
Menurutnya, MYC terkait pembangunan flyover jalan Muara Rapak dan RSUD AW Syahranie itu merupakan kebutuhan masyarakat.
Sebab ia menilai kedua proyek tersebut jika tidak segera dibangun akan memiliki dampak negatif bagi masyarakat.
"Pertama Rumah Sakit Umum Daerah (AWS) diajukan karena sering banjir. Kita perlu bangunan yang tinggi, dan bisa menambah kapasitas ruangan untuk kebutuhan masyrakat," ujar Hadi Mulyadi, Rabu (18/11/2020).
Baca juga: Berau Masuk Zona Merah, Tim Gugus Tugas Covid-19 Mendadak Kumpulkan Perusahaan hingga Para Lurah
Baca juga: Gisel Angkat Bicara Soal Video Syur Mirip Dirinya, Akui Ada Kemiripan, Gading Beber Hal yang Berbeda
Baca juga: Berikut Calon Penerima Vaksin Covid-19, Menkes Terawan Beberkan Kriteria yang Mendapatkan
Sementara itu pembangunan jalan flyover Muara Rapak wajib dibangun karena melihat seringkali terjadi kecelakaan di kawasan tersebut.
Bahkan setiap kali terjadi kecelakaan seringkali memakan korban jiwa.
"Yang kedua kita inginkan flyover (jalan layang) di Muara Rapak Balikpapan. Kan sudah tahu sudah berapa yang meninggal di situ (akibat kecelakaan). Jadi kita bicara kemanusiaan, kalau DPRD tidak setuju ya masyarakat yang minta sama DPRD. Kalau saya itu harus disetujui karena kebutuhan masyrakat," tuturnya.
(TribunKaltim.co/Jino Prayudi Kartono)
