Pilkada Bontang
Neni Sebut Pengangguran Tinggi di Bontang Warisan Pemerintahan Sebelumnya
Calon walikota Bontang nomor urut 02, Neni Moerniaeni mengatakan pengangguran tinggi di Bontang merupakan warisan pemerintahan terdahulu.
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Calon walikota Bontang nomor urut 02, Neni Moerniaeni mengatakan pengangguran tinggi di Bontang merupakan warisan pemerintahan terdahulu.
Diketahui sebelum dirinya jabat walikota, kursi kekuasan tersebut diduduki mendiang Adi Darma. Perlu diingat, anjloknya harga migas jadi salah satu faktor tingginya jumlah pengangguran di Kota Bontang kala itu.
"Angka pengangguran kota Bontang adalah warisan pemerintah dahulu ( Adi Darma)," ucapnya.
Dilanjutkan Neni, pada tahun 2017 pengangguran di kota Bontang di angka 12 persen. Dua tahun sesudahnya mengecil ke angka 9 persen pada tahun 2019.
"Alhamdulilah 2019 saat ini, angka pengangguran menurun jadi 9 persen. Artinya, dari pembinaan perusahaan sudah komitmen," ujarnya.
Baca juga: NEWS VIDEO Kisah Bocah Penjual Bakpao Ditanya Alasan Tidak Bermain, Jawabannya Bikin Warganet Teharu
Baca juga: Kuota KPPS Terpenuhi, Segini Total Penyelenggara Pemilu di Pilkada Bulungan
Perda 10 Tahun 2018 pasal 24 ayat 1 menerangkan bahwa pemberi kerja alias perusahan yang beroperasi di Bontang harus mempekerjakan orang Bontang 75 persen.
"Itu sudah dilakukan. Tetapi namanya kota industri datang lagi pencari kerja lain," ucapnya.
Pada zaman pemerintahan Neni, diirnya mengklaim bahwa komitmen perusahaan pekerjakan tenaga kerja lokal sudah berjalan.
"Sebelumnya memang tak pernah mengusik demikian, tapi dengan DPR. Alhamdulillah sekarang sudah dipatuhi," ucapnya.
Neni mencontohkan bahwa dampak keberadaan industri hilir yaitu kilang minyak CPO mempekerjakan 650 pekerja, 70 persen tenaga kerja lokal.
"Tak hanya EUP dan GPK. Tapi juga PKT juga sama. Ruang 70 persen buat masyarakat Bontang cari kerja pada perusahan yang ada di Bontang. EUP sekarang yang kerja 70 persen tenaga kerja lokal," ungkapnya.
Selain itu, Neni membeberkan pada masa pemerintahannya ekonomi non migas tumbub 6,18 persen.
"Artinya, setiap ada pertumbuhan ekonomi, satu persen pasti tercipta pengurangan pengangguran sekitar 400 orang," ucapnya.
Baca juga: UPDATE! Fakta Baru, Gisel Sebenarnya Sudah/Belum Menyangkal Video Syur 19 Detik? Begini Kata Polisi
baca juga: Sidang Perdana Mantan Bupati Kutim Ismunandar Beragendakan Pembacaan Dakwaan
Pemberitaan sebelumnya, persoalan tingginya angka pengangguran dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di kota Bontang tersaji pada Debat Pilkada Bontang 2020, Rabu (18/11/2020).
Calon walikota nomor urut 01, Basri Rase di hadapan forum Debat Publik Pilkada Bontang mengaku malu Bontang jadi wilayah dengan angka pengangguran tertinggi di Kalimantan Timur.
"Saya malu sebenarnya. Bontang pengangguran tinggi. Kita (Bontang) ini daerah industri. Penduduknya sedikit. Kenapa paling tinggi pengangguran di Kaltim," ujarnya.
Lebih lanjut, Basri menyebut Perda Nomor 10 Tahun 2018 tetap menjadi senjata pemerintah untuk menekan perusahaan yang beroperasi di Bontang. Tak lain kaitannya dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal 70 persen.
"Perda ini bukan untuk dimaini, atau disimpan di laci. Tapi dilaksanakan. Ini menyangkut kesejahteraan masyarajat," ujar mantan aktivis serikat pekerja dan buruh didampingi Najirah Adi Darma, selaku calon wakil walikota.
(Tribunkaltim.co/Fachri)