Tingginya Angka Pengangguran Jadi Tanggungjawab 2 Calon Petahana yang Tarung di Pilkada Bontang
Pernyataan salah satu calon Walikota di Pilkada Bontang terkait persoalan tingginya angka pengangguran direspon wakil rakyat Bontang.
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
Baca Juga: Bawaslu Bontang Pastikan Petugas Sortir Surat Suara Telah Jalani Rapid Tes dan Patuhi Prokes
Baca Juga: LPTQ Kabupaten Paser Mantapkan Pelatihan Jelang MTQ Ke-42 Mendatang di Bontang
Pemberitaan sebelumnya, persoalan tingginya angka pengangguran dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di kota Bontang tersaji pada Debat Pilkada Bontang 2020, Rabu (18/11/2020).
Calon Walikota nomor urut 01, Basri Rase di hadapan forum Debat Publik Pilkada Bontang mengaku malu Bontang jadi wilayah dengan angka pengangguran tertinggi di Kalimantan Timur.
"Saya malu sebenarnya. Bontang pengangguran tinggi. Kita (Bontang) ini daerah industri. Penduduknya sedikit. Kenapa paling tinggi pengangguran di Kaltim," ujarnya.
Lebih lanjut, Basri menyebut Perda Nomor 10 Tahun 2018 tetap menjadi senjata pemerintah untuk menekan perusahaan yang beroperasi di Bontang. Tak lain kaitannya dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal 75 persen.
"Perda ini bukan untuk dimaini, atau disimpan di laci. Tapi dilaksanakan. Ini menyangkut kesejahteraan masyarajat," ujar mantan aktivis serikat pekerja dan buruh didampingi Najirah Adi Darma, selaku calon wakil walikota.
Menurutnya tak ada pengecualian, perusahaan yang beroperasi di Bontang wajib melaksanakan Perda 10 Tahun 2018.
Basri pun tak segan menegaskan bakal mengusir kontraktor atau investor apabila tak laksanakan amanat Perda.
"Saya akan tegas. Berlakukan Perda. Saya akan berani mengusir kontraktor yang tak laksanakan amanat perda," ucapnya.
"Investor yang datang, saya tak minta apa-apa. Saya tak minta duit. Yang saya minta MoU," katanya.
Diuraikannya, MoU tentang kewajiban melaksanakan Perda Nomor 10 Tahun 2018. Apabila tak melakukan maka konsekuensinya cabut izin.
"Kalau tak melaksanakan perusahaan atau investor harus siap dicabut izin, siap kembali ke kampungnya," ucapnya.
"Kita ini daerah industri, tapi, kok, pengangguran banyak, ini sungguh memalukan bagi saya," sambungnya.
Adapun penciptaan industri alternatif, berfungsi menekan angka pengangguran di Bontang. Salah satunya pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.
