Menteri KP Pasti Lepas, Nasib Partai Gerindra Gara-gara Kasus Edhy Prabowo di Kabinet Versi Pengamat
Pengamat memprediksi pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak lagi berasal dari Partai Gerindra.
lihat foto
Sementara, Adi mengatakan jatah dua menteri yang diperoleh Gerindra saat ini merupakan bentuk imbalan karena partai yang dipimpin Prabowo itu bergabung dengan partai koalisi pemerintah.
Pengurangan jatah menteri akan dianggap sebagai sebuah hukuman kepada Gerindra.
"Bisa jadi gejolak atau perang dingin. Kalau gejolak pasti ditampakkan ke publik, misal dengan sikapnya yang kembali kritis. Tapi kalau perang dingin, ya memendam tapi bergemuruh hatinya. Yang jelas pengurangan jatah menteri secara alamiah menimbulkan rasa tidak bahagia kepada siapapun," kata Adi.
Sebelumnya, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.
Ia diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.
Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.
Baca juga: Mengenal Suharjito, Tersangka Pemberi Suap ke Menteri KKP Edhy Prabowo, Punya 10 Kapal
Baca juga: NEWS VIDEO Di Mata Najwa, Ali Ngabalin Menangis Jelaskan Penangkapan Edhy Prabowo
Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya menyerahkan soal pengganti Edhy kepada Presiden Jokowi.
Menurut dia, urusan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Sementara itu, Gerindra segera menyiapkan kadernya untuk menggantikan posisi Edhy sebagai wakil ketua umum.
"Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi..."
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
