Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Fadli Zon Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan? Pengamat: Tak Kebayang
Fadli Zon diisukan akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Setelah ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), beredar isu Fadli Zon yang akan menggantikannya.
Salah satu alasannya adalah, politikus partai Gerindra ini salah seorang yang dekat dengan Prabowo Subianto.
Anggota DPR RI Fadli Zon diisukan akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster oleh KPK.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, dalam politik apapun bisa terjadi.
Baca juga: Edhy Prabowo, Tukang Pijat Prabowo hingga Jadi Menteri KKP Tersandung Ekspor Benur, Pujian Luhut
Baca juga: Usai Ditangkap, Langkah Edhy Prabowo Dipuji Fadli Zon, Harun Masiku dan Susi Pudjiastuti Disinggung
Baca juga: Fadli Zon Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Pertimbangkan Saran Susi Pudjiastuti, Tapi Sindir Harun Masiku
Namun, kepastian siapa yang akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan secara definitif merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
"Dalam politik apapun bisa terjadi. Kita tunggu saja apa yang terjadi ke depan," kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/11/2020).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu tidak bisa membayangkan suatu hari nanti Fadli Zon akan menjadi seorang menteri.
Sebab, selama ini Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi.
"Andai penggantinya Fadli Zon, akan ramai dunia persilatan. Tak kebayang tiap hari Fadli Zon akan puji-puji pemerintah terus," ujarnya.
Alasan Fadli Zon Dijagokan Ganti Edhy Prabowo Sebagai Menteri KKP
Terjawab, alasan Fadli Zon dijagokan ganti Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, M Qodari: Dekat Prabowo Subianto.
Nama politikus Gerindra yang kerap mengkritik kebijakan Pemerintahan Jokowi, Fadli Zon dijagokan menjadi pengganti Edhy Prabowo.
Pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari menyebut ada beberapa alasan rekan Fahri Hamzah itu berpeluang ditunjuk Jokowi jadi Menteri KKP.
Diketahui, Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dengan tuduhan suap ekspor benih lobster.
Presiden Joko Widodo untuk sementara menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edhy Prabowo tersandung kasus ekspor lobster.
Meski demikian, diperkirakan jabatan yang disandang sementara oleh Luhut diyakini tidak akan lama lagi ada penggantinya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dianggap memiliki peluang cukup besar untuk menjadi menteri Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang menyatakan mundur dari Menteri KKP karena terkait dugaan kasus ekspor benih lobster.
Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari mengatakan beberapa alasan.
"Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo.
Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar M Qodari ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia peluang Fadli Zon jadi menteri jika Presiden Jokowi cuma mengganti jabatan Menteri Kelautan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo, rekan separtai Fadli Zon.
"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan.
Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," ujar Qodari.
Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019.
Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar M Qodari.
Dengan demikian, menurut M Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti.
"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.
Baca juga: BLT BPJS Tahap 6 Termin 2 Apa Ada? TERJAWAB Mengapa Karyawan Tak Lagi Dapat Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta
Baca juga: Aldebaran & Andin Sering Beradegan Mesra, Pengakuan Arya Saloka tentang Putri Anne yang Bikin Baper
Sebaiknya Bukan Orang Parpol
Sementara itu Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.
Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.
"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya.
Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.
Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan.
Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.
"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.
Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).
Penetapan tersangka membuat Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.
Prediksi reshuffle
Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.
Salah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Menurut Arya, peristiwa ini bakal jadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.
Apalagi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun.
Apalagi, sekitar lima bulan lalu Jokowi juga sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di depan para menterinya.
Namun, ancaman itu belum dieksekusi Jokowi hingga saat ini.
Arya menduga, reshuffle tidak hanya akan dilakukan terhadap jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi juga sejumlah menteri lain yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.
Bisa jadi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, menteri-menteri yang dirombak adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau ekonomi.
Sebab, Presiden menginginkan sosok dengan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk pulih dari situasi pandemi
"Jadi mungkin momentum ini akan digunakan oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan melakukan reshuffle," ujar Arya.
"Dugaan saya sih mungkin tidak hanya di Menteri KKP saja, tetapi juga akan menyasar kementerian-kementerian lain yang underperformances," tuturnya.
Baca juga: TERBARU Ramalan Zodiak Sabtu 28 November 2020, Ada Apa dengan Sagitarius? Virgo Kesalahan Besar!
Baca juga: Keuntungan AC Milan Jual Hakan Calhanoglu ke MU, Bisa Dapat Bintang Real Madrid & Juventus Sekaligus
Baca juga: INFO TERBARU Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12, Syarat Lengkap, Login prakerja.go.id
Baca juga: Banyak Adegan Gendong di Ikatan Cinta, Amanda Manopo Merasa Risih dan Kasihan pada Arya Saloka
Terkait sosok pengganti Edhy, menurut Arya, bisa jadi Jokowi menunjuk kader Partai Gerindra, partai yang semula menaungi Edhy.
Namun demikian, tak menutup kemungkinan Presiden menunjuk kalangan profesional non partai.
Arya menyebutkan, saat reshuffle Kabinet Kerja, Jokowi pernah memangkas kursi menteri yang diduduki kader partai dan diganti dengan kalangan profesional.
Akan tetapi, sekalipun pengganti Edhy Prabowo nantinya bukan dari Gerindra, Arya meyakini bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan tetap mendapat kursi penting di kementerian yang sama.
"Tapi tentu dalam politik nggak ada yang benar-benar hilang.
Kalau misalnya jabatan untuk KKP ini dipangkas oleh Gerindra, Gerindra akan diberikan posisi yang lain juga. Kan ada deal-deal-nya, kompensasinya juga," kata dia.
(*)
Artikel ini telah tayang dengan judul Fadli Zon Cocok Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan? Sebaiknya Bukan Dari Partai, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/27/fadli-zon-cocok-jadi-menteri-kelautan-dan-perikanan-sebaiknya-bukan-dari-partai?page=all.
