Pilkada Kutim
Pemkab Kutim Mantapkan Persiapan Pilkada Kutai Timur Pjs Bupati Minta Perusahaan Mobilisasi Karyawan
Rapat koordinasi pemantapan tim pemantau perkembangan politik daerah TP3D dalam rangka pilkada serentak tahun 2020 telah dilaksanakan.
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Rapat koordinasi pemantapan tim pemantau perkembangan politik daerah TP3D dalam rangka pilkada serentak tahun 2020 telah dilaksanakan.
Semua pihak terkait pelaksanaan pilkada hadir dalam rapat tersebut.
"Hari ini kita memastikan terkait rencana pelaksanaan pilkada, tadi sudah dilaporkan baik dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU Kutai Timur) maupun Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu Kutai Timur) dan dari aparat keamanan," ucap Pjs Bupati Kutim Moh Jauhar Efendi, Senin(30/11/2020).
Baca juga: Penggunaan Bilik Suara Khusus di Pilkada Kutim, Bagi Pemilih Bersuhu di Atas 37,3 Derajat Celcius
Baca juga: Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Kutim di Sangatta, Terapkan Protokol Kesehatan
Jauhar juga menyampaikan terkait logistik yang disampaikan langsung oleh KPU dalam rapat tersebut.
"KPU tadi mengatakan logistik pilkada Insyaallah sudah bisa tepat waktu berdasarkan perhitungan mereka," ujar Jauhar.
Terkait protokol kesehatan juga ia sampaikan seperti jadwal yang sudah disiapkan KPU pada pemilih yang ingin menyalurkan hak pilihnya.
"Jadwal sudah diatur, datang jam berapa ke TPS, jadi insyaallah tidak ada kerumunan," tutur Jauhar.
Ada hal yang tidak kalah penting menurut Jauhar mengenai perizinan pada 9 Desember nanti bagi pegawai perusahaan yang ingin menyalurkan hak suaranya.
Baca juga: Tak Penuhi Syarat Dukungan, Pasangan Calon Perseorangan ABDI Siapkan Langkah Cadangan Pilkada Kutim
Baca juga: Maju di Pilkada Kutim, Kasmidi Bulang tak Diusung Golkar Hingga Lirik Partai Lain
"Nanti akan kita keluarkan surat kepada perusahaan-perusahaan agar membantu mobilisasi ke TPS karena sudah ada keputusan presiden bahwa tanggal 9 Desember itu libur nasional," kata Jauhar.
Ia berharap agar tidak ada perusahaan yang menyulitkan karyawan dalam menyalurkan hak pilihnya.
"Oleh karena itu jangan ada aturan-aturan di perusahaan yang menyulitkan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada," ungkap Jauhar.
TRIBUNKALTIM.CO/Dini Anggita