Lurah Bontang Minta KPU Jamin Hak Politik Warga Positif Covid-19 Tersalurkan 9 Desember Mendatang

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG - Sebanyak 21 warga Gunung Elai Bontang positif covid-19.

Puluhan warga tersebut punya hak politik di gelaran Pilkada Bontang 2020.

Lurah Gunung Elai Bontang, Kaspul Anwar meminta, penyelenggara tetap menjamin warganya untuk bisa menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (9/12/2020) mendatang.

Kendati sampai berita ini diturunkan, belum ada skema teknis resmi baik dari KPU Bontang maupun Tim Gugus Tugas Covid-19 Bontang yang ia terima.

Baca Juga: Pemkab Kukar Cek Persiapan Logistik Pilkada ke Wilayah Hulu

Baca Juga: Pemkab Kukar Keluarkan Edaran ke Perusahaan Agar Fasilitasi Karyawan Untuk Mobilisasi Saat Pilkada

Baca Juga: Personel Kepolisian Amankan Pilkada Samarinda, Dibekali Buku Panduan dan Vitamin

Kaspul menyadari hak politik warga yang saat ini positif corona masih melekat.

"Belum ada koordinasi lanjutan. Hari ini (Senin) baru mau kita koordinasi dengan petugas TPS. Bagaimana dengan mereka yang positif. Saya berharap, hak pilih mereka sebagai warga negara dijamin," katanya, Senin (7/12/2020).

Dengan kondisi yang dialami warganya tersebut, menurut Kaspul tak memungkinkan mereka melakukan pencoblosan di TPS. Terlebih warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Ya, tak mungkin mereka keluar rumah. Harus dijemput. Tapi kita sebagai petugas, harus safety benar. Kami akan coba segera komunikasi," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Bontang, Musdalifah Machmud menuturkan tata cara pemilihan bagi pasien covid-19 telah dipersiapkan.

Rencananya, bagi pasien covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit tentunya tetap bisa berkontribusi. Karena, KPU akan menyiapkan TPS di rumah sakit khusus untuk pasien covid-19.

Sementara, bagi pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri, rencananya, petugas akan mendatangi rumah pasien dengan didampingi tim Satgas Covid-19 Bontang.

Tentunya, kata dia, seluruh petugas akan dibekali Alat Pelindung Diri (APD) seperti asmat, masker, sepatu dan kaos tangan dan lainya.

Hal itu dilakukan untuk menjamin keselamatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Iya petugas KPPS akan ditugaskan beberapa untuk langsung mendatangi rumah pasien agar tetap bisa nyoblos,” terang Musdalifa, Minggu (6/12/2020).

Baca Juga: Tiga Hari Jelang Pilkada, Penertiban Algaka Terkendala Fasilitas Crane, Kini Sisa 20 Persen

Baca Juga: Bawaslu Kaltim Tanggapi Polemik Pilkada Kutai Barat, Berikut Penjelasannya

Baca Juga: NEWS VIDEO Pastikan Pengamanan Pilkada 2020, Polda Kaltim Gelar Apel Pergeseran Pasukan

Namun, disebutkan Musdalifa, skema ini pastinya harus mendapat persetujuan dari Tim Satgas Covid-19.

Rencananya, besok telah KPU akan melalukan rapat koordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 untuk membahas perihal ini. Ditambah lagi data pasien covid-19 juga belum di kumpul ke KPU.

“Besok baru kita pastikan. Tunggu aja hasil rapatnya besok,” pungkasnya.

(TribunKaltim.Co/Ismail Usman)