Breaking News:

Pilkada Serentak 2020, 9 Kriteria Kepala Daerah Ideal Versi KPK, Pilih yang Jujur yang Jujur Dipilih

Pilkada Serentak 2020, 9 kriteria Kepala Daerah ideal versi KPK, Pilih yang Jujur yang Jujur Dipilih

TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD FACHRI
Penampakan TPS 13, Desa Pinang Raya, RT 02 Dusun Danau Raya, Sangata Selatan, tempat calon wakil bupati Pilkada Kutim Kasmidi Bulang nomor 03 menyalurkan hak politiknya. TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD FACHRI 

TRIBUNKALTIM.CO - Pilkada Serentak 2020, 9 kriteria Kepala Daerah ideal versi KPK, Pilih yang Jujur yang Jujur Dipilih.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memberi panduan atau tips memilih kepala daerah.

Diketahui, Rabu 9 Desember 2020, 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada Serentak 2020.

Baru-baru ini, KPK menuai banyak pujian karena mengungkap aksi korupsi 2 menteri sekaligus, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial ( Mensos).

Komisi Pemberantassn Korupsi ( KPK) menyampaikan 9 kriteria calon kepala daerah berintegritas yang dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2020.

KPK juga mengajak publik untuk menjadi pemilih cerdas dan berintegritas dalam Pilkada Serentak 2020 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan Rabu (9/12/2020) hari ini.

Baca juga: Blak-blakan, Jusuf Kalla Bicara Peluang Habib Rizieq di Pilpres 2024, Singgung Peran Silent Mojority

Baca juga: Update Liga Italia, Paolo Maldini Kecewa Sikap Real Madrid, Tawarkan Gelandang Mewah ke AC Milan

Baca juga: KUNCI JAWABAN PAS Kelas 6 Tema 2, UAS Tematik Persatuan dalam Perbedaan: Siapakah Thomas Alva Edison

Baca juga: Link Pengaduan Bila Belum Cair, Cek Nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BLT BPJS Diperpanjang?

"Melalui slogan Pilih yang Jujur, yang Jujur Dipilih, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas dalam memilih calon kepala daerah," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (8/12/2020).

Berikut ini sembilan kriteria calon kepala daerah berintegritas yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai cakada

1. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi

2. Tidak melakukan politik uang

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved