Guna Bantu Perekonomian Warga Terdampak Covid-19, DPRD Minta Serapan APBD 2021 Malinau Dipercepat

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - DPRD minta serapan APBD 2021 Malinau dipercepat, guna bantu perekonomian warga terdampak covid-19.

Rapat Paripurna sidang ke-13 masa sidang tiga, DPRD Malinau menetapkan APBD Malinau 2021, senilai Rp1,378 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malinau, Dolvina Damus meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Malinau sesegera mungkin dapat merealisasikan APBD 2021, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Selama 4 Hari Nihil Kasus Baru Covid-19 di Malinau, Bupati Yansen Tipa Padan Ingatkan Patuhi Prokes

Baca juga: Libur Tahun Baru 2021, Pemudik Meningkat di Malinau, Kadishub Sebut Puncak Arus Balik Pekan Depan

Baca juga: 35 Motor Modif Dijaring Polisi Saat Operasi Lilin Kayan di Malinau, Bongkar Knalpot Racing di Polres

Utamanya agar masyarakat di Kabupaten Malinau dapat menerima manfaat guna membangun sektor-sektor ekonomi masyarakat terdampak covid-19.

"Dana APBD 2021 kita harapkan agar dapat direalisasikan, agar manfaatnya dapat dinikmati masyarakat, khususnya pada saat ini di tengah pandemi covid-19," ungkapnya.

Dolvina Damus mengatakan, belanja daerah tahun 2021 diprioritaskan untuk kegiatan berbasis peningkatan ekonomi daerah sebagai langkah penyesuaian akibat covid-19.

Badan Anggaran DPRD Malinau menjabarkan APBD Malinau tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

• Pendapatan senilai Rp 1.381.496.880.177, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
• Belanja senilai Rp 1.378.496.880.177, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
• Dan anggaran pembiayaan daerah senilai Rp 3 miliar.

Baca juga: Tahun Baru 2021 di Tengah Pandemi Covid-19, Berikut Pandangan Sejumlah Warga Malinau

Baca juga: Tahun 2020, Angka Pelanggaran dan Lakalantas Turun di Malinau, Tingkat Kepatuhan Warga Makin Baik

Baca juga: Perbaikan Atap Bandara Kolonel RA Bessing Malinau Selesai, Tahun 2021 Renovasi Tahap II Dilanjutkan

Penyaluran dana bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malinau, menurut Dolvina Damus diharapkan dapat segera direalisasikan.

Khususnya bagi OPD yang berperan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, agar diterapkan dengan cepat, tepat dan sesuai perencanaan.

"Serapan anggaran bagi OPD yang menjalankan program kesejahteraan, agar masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi dari dampak covid-19," katanya.

(TribunKaltim.co/Mohammad Supri)