Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Pemkab dan DPRD Kukar Gelar Konsinyering Guna Bahas Program Kerja dan SIPD

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menghadiri konsinyering koordinasi dan konsultasi pelaksana tugas DPRD dalam rangka sin

HO/PROKOM SETKAB KUKAR
Sekda Kukar Sunggono saat menghadiri konsinyering koordinasi dan konsultasi pelaksana tugas DPRD dalam rangka sinkronisasi program kerja DPRD dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (9/1/2021) kemarin. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menghadiri konsinyering koordinasi dan konsultasi pelaksana tugas DPRD dalam rangka sinkronisasi program kerja DPRD dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (9/1/2021) kemarin.

Sunggono mengatakan, implementasi SIPD dengan standar harga satuan regional sebagai jiwanya, sebenarnya memiliki tujuan mulia untuk memangkas berbagai kesenjangan belanja antar daerah, dan mengoptimalkan belanja untuk pembangunan daerah. 

Demikian juga desainnya yang dibuat agar dengan segera memberikan gambaran alokasi belanja seluruh pemerintah daerah berikut realisasinya, secara real time untuk mendukung akurasi perencanaan pembangunan daerah.

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, Grafik Kasus Mulai Meroket, 6 Balita Ikut Terpapar Covid-19

Baca juga: Jalan Km 11 Balikpapan-Samarinda Kaltim Sudah Selesai, Masuk Rencana Beautifikasi

Baca juga: Harga Sembako di Balikpapan, Komoditi Cabai Rawit Naik, Tembus Rp 100 Ribu per Kilogram

 
"Kondisi daerah yang sangat variatif dengan jumlah penduduk, luasan wilayah, jumlah ASN infrastruktur jalan yang berbeda-beda seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan," ucap Sunggono dalam rilis Prokom Humas Setkab Kukar.

Untuk menggabungkan dua hal, kata Sunggono, desain perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta kondisi daerah yang berbeda, menjadi tanggung jawab semua, baik eksekutif maupun legislatif.

"Untuk memberikan masukan bagi pemerintah pusat, sehingga di kemudian akan hadir regulasi yang baik yang bukan hanya memberikan keadilan pembangunan bagi rakyat tetapi juga para ASN-nya," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kukar HM Ridha Darmawan mengatakan, tujuan dan maksud dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja.

Mengidentifikasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja DPRD.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja DPRD Kukar 2021, tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada tahun 2021 dan tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja alat kelengkapan DPRD.

(TribunKaltim.co/Aris Joni)

Penulis: Aris Joni
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved