PDIP Untung, Pengamat Bocorkan Anies Baswedan Siap-siap Rugi Besar, Risma Menang, Polemik RUU Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO - Fraksi-fraksi di DPR RI saat ini disibukkan dengan pembahasan RUU Pemilu.

Salah satu pasal krusial yang berpolemik adalah momentum Pemilu serentak 2024 nanti.

Pengamat membeberkan, jika Pemilu serentak 2024 dilaksanakan, PDIP sebagai partai penguasa saat ini diklaim akan diuntungkan.

Sementara, kandidat potensial seperti Anies Baswedan bakal rugi besar.

Diketahui, Anies Baswedan akan purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta 2022 nanti.

Jika Pilkada DKI baru digelar 2024, Anies Baswedan diprediksi akan kesulitan bersaing lantaran sudah 2 tahun tanpa jabatan.

Baca juga: Bantah Cuci Tangan, Anies Baswedan Jawab Isu Serahkan Penanganan Covid ke Pusat DKI Amat Serius

Baca juga: Isu Gerindra Pelan-Pelan Tinggalkan Anies Baswedan Mencuat, Wagub DKI Langsung Bereaksi, Beber Bukti

Apalagi jika lawannya di Pilgub DKI nanti Tri Rismaharini yang kemungkinan akan menjabat sebagai Mensos hingga 2024.

Fraksi-fraksi di DPR saat ini berbeda pendapat terkait revisi Rancangan Undang-Undang arau RUU Pemilu, yang satu di antaranya mengatur pelaksanaan Pilkada.

Ada fraksi yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan.

Ada juga fraksi yang mengusulkan Pilkada ke depan dibarengi Pilpres 2024.

Fraksi adalah perpanjangan tangan partai politik (parpol) yang memiliki wakil di DPR RI.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, jika Pilkada digelar pada 2024 maka menguntungkan PDI Perjuangan sebagai salah satu pengusul Pemilu Nasional dan Daerah bersamaan pada 2024.

"Mereka partai berkuasa, partai yang sedang memerintah.

Jadi walaupun nanti Plt-nya (kepala daerah) dari ASN dari eselon 1.

Mereka bisa saja dikondisikan untuk menguntungkannya," ujar Ujang saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).