PPKM Dinilai tak Efektif, GPII Kritisi Kebijakan Pemkot Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Nyaris dua pekan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Balikpapan berjalan.

Namun sepertinya mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat khususnya para pelaku UMKM menengah ke bawah.

Alih-alih sebagai upaya menekan angka kasus positif, justru setiap harinya semakin tinggi.

Bahkan pada Rabu (27/1/2021) bertambah 206 kasus positif.

Baca juga: BREAKING NEWS Wakil Walikota Balikpapan Terpilih, Thohari Aziz Meninggal Dunia

Baca juga: Jenazah Thohari Aziz Masuk Dalam Peti Terbungkus Plastik, Istri Meminta Maaf untuk Almarhum

Hal ini pun mengundang tanya, apakah kebijakan PPKM benar-benar efektif atau hanya formalitas semata.

Kritik datang dari Kabid Aksi dan Propaganda Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Balikpapan, Rizqi Usman.

Ia mengatakan kebijakan yang dikeluarkan dengan dalih menekan angka kasus justru berbanding terbalik.

Menurutnya, realitas sosial justru malah menunjukkan peningkatan angka positif Covid-19 yang kasusnya makin fantastis.

Baca juga: Panjang Tol Balsam 97,99 Km akan Bisa Dipakai Secara Penuh, Pembebasan Lahan Sudah 99,97 Persen

Baca juga: Thohari Aziz Meninggal Dunia, Sempat Dinyatakan Negatif Covid-19

"Ini merupakan salah satu hal yang dapat menjadi indikator ketidakefektifan kebijakan PPKM tersebut," katanya.

Bukan hanya itu saja, kebijakan PPKM justru berdampak pada ekonomi. Dimana banyak pelaku UMKM atau pedagang kecil yang harus tutup lebih awal.

Padahal ia belum meraup keuntungan sepeserpun.

Ironisnya, tak jarang dari mereka yang dijerat sanksi administrasi lantaran dinilai melanggar protokol kesehatan.

"Pertanyaan kemudian dari mana mereka akan mendapat penghasilan untuk hidup dan menafkahi keluarga mereka dan belum lagi untuk membayar sewa lapak jualan mereka," keluhnya.

Baca juga: Pergantian Wakil Walikota Balikpapan Terpilih Thohari Aziz yang Meninggal, Ini Langkah KPU Kaltim

Pemerintah Kota Balikpapan dikabarkan akan memperpanjang kebijakan PPKM, namun masih dalam tahap pembahasan sekaligus evaluasi.

Tentu hal ini sangat tidak efektif lantaran misi untuk menekan angka justru tidak berbanding lurus.

"Harusnya dijadikan evaluasi bahwa PPKM ternyata tidak efektif, kalau begitu untuk apa dilanjutkan," ujar Usman.

Kebijakan yang memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah ini bisa menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di kota Balikpapan.

Sebagaimana data BPS Kota Balikpapan angka kemiskinan naik lebih dari 1000 jiwa, dari hanya 15 ribu jiwa menjadi 17.020 jiwa atau 2,57 persen.

Penyebab bertambahnya penduduk miskin karena berkurangnya pendapatan masyarakat dengan pendapatan rendah yang bertambah hingga 35 persen.

"Bagaimana mau punya pendapatan lebih kalau mencari mafkah saja dibatasi," sebutnya.

Usman mengatakan, jika masalah ini tidak segera diatasi secepatnya, maka permasalahan ekonomi bisa jadi akan berdampak menjadi permasalahan sosial.

Tingkat kriminalitas di Kota Balikpapan pun bisa jadi juga ikut meningkat. Jika pemerintahnmembatasi kegiatan warganya, setidaknya juha ada kompensasi yang diberikan.

Baca juga: PPKM Lanjut, Soal Kompensasi Bansos Bagi Warga Terdampak, Walikota Balikpapan Belum Bisa Putuskan

Baca juga: PHRI Balikpapan Harapkan Dana Hibah, Mereka Minta Hal Ini Jika PPKM Diperpanjang

"Kalau tidak ada kompensasi maka jelas terkesan pedagang atau masyarakat kecil lah yang hanya akan menjadi korban dari kebijakan PPKM tersebut," tuturnya.

Usman berharap pemerintah kota memberikan ruang dialog dengan masyarakat terutama para pedagang kecil yang sangat terdampak dengan adanya kebijakan PPKM itu.

"Agar para pemangku kebijakan tau apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kemudian bisa membuat kebijakan yang lebih bijaksana dan berpihak kepada kesejahteraan," pungkasnya

Penulis: Miftah Aulia Anggraini/ Editor: Samir Paturusi