AHY Dalam Masalah, Ketum Partai Demokrat Bakal Dikudeta, Putra SBY Singgung Orang Dekat Joko Widodo

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Demokrat dikabarkan sedang bergejolak.

Muncul gerakan yang berupaya melakukan Kudeta kepada Ketum Partai Demokrat yang kini dijabat Agus Harimurti Yudhoyono.

Isu ini dikonfirmasi langsung oleh AHY, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Tak sekadar Kudeta, suami Annisa Pohan ini juga menyebut ada dugaan andil orang dekat Presiden Joko Widodo dalam upaya Kudeta tersebut.

Meski demikian, AHY tak menyebut siapa lingkarang dekat Jokowi yang akan merebut Partai Demokrat.

Terbaru, AHY mengaku sudah bersurat langsung meminta klarifikasi Presiden Jokowi.

Baca juga: Bukan Hanya Risma, M Qodari Bocorkan Gerindra Siapkan Lawan Anies Baswedan, Pilgub DKI Ada 3 Calon

Baca juga: Sebenarnya BLT Tahap 3 Kapan Cair 2021? Menkeu Beri Kabar Gembira, Buruan Cek Nama Penerima BLT BPJS

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di Pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting Pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Ia menyebut ada lima orang pelaku gerakan tersebut yang terdiri dari 1 kader Partai Demokrat aktif, 1 kader Partai Demokrat yang sudah enam tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan 1 kader yang keluar dari Partai Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfimasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Kendati demikian, AHY mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan Partai Demokrat di tingkat daerah dan cabang seluruh Indonesia.

Baca juga: Menawarkan Panorama Alam Asri, Ini 5 Hotel di Dekat Candi Borobudur untuk Liburan Akhir Tahun 2020

"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat, maupun daerah dan cabang serta seluruh kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air," kata dia.

Beda Pandangan dengan AHY

Senin (12/10/2020) ini Ferdinand Hutahaean sudah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari Partai Demokrat.

Ferdinand Hutahaean tiba pukul 09.00 WIB di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi nomor 41, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Saat itu belum ada pejabat DPP Partai Demokrat.

Hanya seorang staf Direktur Eksekutif Partai Demokrat saat itu.

"Tadi pagi saya serahkan ke DPP. Diterima oleh staf Direktur Eksekutif Partai Demokrat," tutur Ferdinand Hutahaean ketika berbincang-bincang dengan Tribunnews.com, Senin (12/10/2020).

"Tidak ada pejabat yang hadir tadi karena mungkin saya kepagian jadi beliau-beliau belum pada tiba," ucapnya.

Melalui staf itu, Ferdinand Hutahaean menyerahkan surat pengunduran diri dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dirinya sebagai kader partai.

"Saya menyerahkan surat pengunduran diri saya dan KTA saya sebagai kader partai," jelasnya.

Sebelum meninggalkan Gedung DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendapat surat tanda terima.

Baca juga: Terjawab Jokowi Belum Baca Draft Final UU Cipta Kerja, Menkominfo Bocorkan Sumber Informasi Presiden

Mundur dari Partai Demokrat, bukan menjadi akhir perjalanan Ferdinand Hutahaean di dunia politik.

Mantan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu mengaku akan bergabung dengan partai politik yang memperjuangkan NKRI dan Pancasila secara konsisten.

"Nanti pasti akan masuk ke salah satu partai politik yang memperjuangkan NKRI dan Pancasila secara konsisten," ujar Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat itu kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2020).

Namun, ketika ditanya kapan dan partai politik apa yang akan dituju? Ferdinand Hutahaean masih merahasiakannya.

"Saya pasti akan bergabung ke parpol. Hanya, tunggu tanggal mainnya," ucap Ferdinand Hutahaean.

"Intinya saya tetap akan berpolitik, tapi untuk saat ini mungkin belum masuk partai manaupun dalam waktu beberapa saat," jelasnya.

Ferdinand Hutahaean mengundurkan diri dari Partai Demokrat setelah terjadi sejumlah perbedaan prinsip dan cara pandang isu nasional.

"Hari ini saya umumkan resmi di akun medsos saya terutama di Twitter saya dan besok saya sampaikan surat resminya ke DPP Demokrat," ujar Ferdinand Hutahaean.

Dia menjelaskan, terjadi sejumlah perbedaan prinsip dan cara pandang isu nasional antara dirinya dan Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Perbedaan prinsip dan perbedaan cara pandang terkait isu-isu nasional antara saya dan pengurus lainnya adalah alasan utama," jelasnya.

Baca juga: Bisa Menikmati Keindahan View Candi Borobudur & Hutan Pinus, Ini Paket Wisata Baru Candi Borobudur

Kemudia, perbedaan prinsip cara mengelola partai yang membuat Ferdinand Hutahaean merasa tidak nyaman lagi sehingga memutuskan untuk keluar.

Teranyar kata dia, terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja.

"Terakhir kemarin cara pandang terhadap UU Ciptaker yang sangat mendasar bagi saya semakin menguatkan pilihan saya untuk mundur," tegasnya.

( TribunKaltim.co / Rafan Arif Dwinanto)

Artikel ini telah tayang dengan judul "AHY Sebut Ada Gerakan Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat secara Paksa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/01/15271551/ahy-sebut-ada-gerakan-ingin-ambil-alih-kepemimpinan-partai-demokrat-secara.