Fakta Baru, Boyamin Saiman Bongkar Kode Khusus di Kasus Bansos Juliari Batubara, Yang Order Terkuak

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) masih mengusut kasus korupsi bansos covid-19 yang melibatkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) menemukan fakta baru adanya kode khusus dalam penunjukan perusahaan rekanan.

Tak hanya itu, Boyamin Saiman juga menguak siapa saja yang bisa mengorder perusahaan yang akan ditunjuk menjadi rekanan pengadaan.

Diketahui, KPK membekuk eks Mensos Juliari Batubara, dan menetapkannya sebagai tersangka.

Politikus PDIP ini dinilai mengambil keuntungan dari program bansos covid-19.

Kini, Juliari Batubara pun dalam masa penahanan KPK.

• Daging Kucing Buat Katering? Temuan Mengejutkan Animal Defenders Indonesia di Rumah Penjagal Kucing

• Jangan Takut Dulu Pelajari 6 Perbedaan Sertifikat Tanah Elektronik & Kovensional, Tetap Bisa Dicetak

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendalami istilah "bina lingkungan" dalam kasus dugaan korupsi sembako bantuan sosial ( bansos) covid-19.

Boyamin Saiman menduga istilah "bina lingkungan' digunakan di lingkungan Kementerian Sosial untuk menunjuk sejumlah perusahaan agar mendapatkan jatah pengadaan bansos.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK adalah perusahaan tersebut semata mata berdasar penunjukan dengan istilah 'bina lingkungan'," kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021).