News Video
NEWS VIDEO Viral Postingan Moeldoko 'Aku Ngopi-Ngopi, Kenapa Ada yang Grogi?'
Viral postingan Instagram Moeldoko yang membahas soal ngopi. Banyak yang menduga, postingan tersebut sengaja menyindir petinggi Partai Demokrat
TRIBUNKALTIM.CO - Viral postingan Instagram Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko yang membahas soal ngopi. Banyak yang menduga, postingan tersebut sengaja menyindir petinggi Partai Demokrat.
Seperti diketahui, nama Moeldoko belakangan ini ramai disebut lantaran isu kudeta di Partai Demokrat.
Bahkan Moeldoko dituduh telah menjanjikan politik uang terhadap sejumlah kader untuk memuluskan jalannya sebagai ketua umum di Partai Demokrat.
Terkait polemik tersebut, Moeldoko rupanya tak tinggal diam.
Jika sebelumnya Moeldoko mengklarifikasi langsung isu-isu tersebut, kini mantan Panglima TNI tersebut gencar memuat postingan di Instagram.
Yang terbaru adalah postingan soal ngopi.
• Pengurus Partai Demokrat: Pertemuan Luhut Ngopi Biasa, Moeldoko Janjikan Uang Rp 100 Juta
Lewat akun Instagram yang terverifikasi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengunggah foto dirinya menikmati secangkir kopi.
Yang menyita perhatian adalah narasi soal ngopi di Instagram Moeldoko.
"Aku Ngopi-Ngopi, Kenapa Ada yang Grogi?" demikian narasi tersebut.
Pada keterangan foto, Moeldoko menjelaskan;
"Saat sekumpulan laki laki menikmati kopi, pembicaraan bisa melebar dari soal joke ringan, pekerjaan, sosial, seni, olahraga, bahkan politik.
Setelah habis secangkir, kita bisa kembali ke pekerjaan masing-masing dimana semua sepakat "no hard feeling".
Ngopi membuka wawasan kita. Kenapa untuk ngopi saja, harus pakai lapor atau minta ijin. Toh menurut sebuah artikel di @natgeoindonesia “Minum Kopi Bermanfaat Bagi Pendengaran” a.k.a bisa mencegah gangguan pendengaran," tulis Moeldoko.
Tak berhenti di situ, Moeldoko kembali memuat postingan kedua, juga soal ngopi dengan narasi "Aku Nambah Kopi, Ada yang Semakin Grogi".
"Habis secangkir kopi, tak elok jika langsung pergi. Apalagi jika ada kawan yang baru bergabung, baiknya tambah secangkir lagi.
Kalau kamu dengar ada yang melarang, agaknya kamu benar-benar butuh kopi. Konon kata ahli "Kopi bisa mencegah gangguan pendengaran," tulis Moeldoko.
Dituduh Money Politic
Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, mengingatkan Moeldoko sebaiknya tidak membawa-bawa nama Luhut Pandjaitan dalam pertemuan dengan kader-kader Partai Demokrat.
Sebab menurutnya, ada perbedaan besar antara pertemuan Moeldoko dengan pertemuan Luhut Pandjaitan bersama kader Partai Demokrat.
Herzaky berkata, pertemuan kader Partai Demokrat dan Luhut Pandjaitan didasarkan pada keinginan mereka sendiri dan kedua belah pihak memang tahu.
Sementara itu, kader Partai Demokrat yang bertemu dengan Moeldoko tidak mengenal Moeldoko sebelumnya.
Bahkan, Moeldoko telah memfasilitasi para kader Partai Demokrat ke Jakarta karena mereka dijanjikan untuk mendapatkan bantuan pasca bencana.
Herzaky juga berkata, pada pertemuan itu, Moeldoko berjanji soal uang sebesar Rp 100 juta.
Diduga, uang itu digunakan untuk memuluskan langkah Moeldoko untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.
"Dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politic (politik uang) 100 juta rupiah," ungkap Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021), seperti dilansir dari Kompas.com.
"Ketika pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan menggantikan Ketua Umum dengan Moeldoko," kata Herzaky, dikutip dari Kompas.com.
Sementara, dalam pertemuan dengan kadernya, Luhut Pandjaitan tidak menjanjikan politik uang seperti Moeldoko.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, dalam pertemuan kader senior Partai Demokrat dengan Luhut Pandjaitan, tidak ada ajakan kepada para pemilik suara.
Serta tidak didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD.
Namun, para kader yang diundang Moeldoko mengaku tak tahu bakal bertemu dengannya saat diundang ke Jakarta.
"Sedangkan pertemuan kader Partai Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis."
"Mengontak para pemilik suara sah (ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta," ujar Herzaky.
Ia juga menyebut Moeldoko mencatut nama-nama menteri, pejabat pemerintah, bahkan nama presiden yang disebut sudah mendukung rencana kongres luar biasa (KLB) dan pencapresan Moeldoko di 2024.
Sementara, dalam pertemuan dengan Luhut Pandjaitan, tidak ada pencatutan nama presiden dan pejabat negara lainnya.
Untuk itu, Herzaky menilai pertemuan dengan Moeldoko menunjukkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Sedangkan pertemuan dengan Luhut Pandjaitan dinilai masih bisa dikategorikan dengan "ngopi-ngopi" biasa.
Seperti diketahui, Moeldoko mengungkapkan Luhut pernah didatangi oleh sekelompok orang yang sama yang bertemu dengannya.
Namun, Moeldoko tidak mengungkapkan siapa saja orang-orang tersebut.
Dia hanya menyebut, orang-orang tersebut menceritakan tentang persoalan Partai Demokrat.
"Pak LBP (Luhut) juga pernah cerita kepada saya, Saya juga pernah didatangi oleh mereka-mereka. Ya saya juga sama," ujar Moeldoko menirukan ucapan Luhut Pandjaitan saat memberikan keterangan pers pada Rabu (3/2/2021) lalu.
Ia juga membantah telah mengundang para kader Partai Demokrat dengan menjanjikan uang.
Ia menilai anggapan tersebut benar-benar berlebihan.
"Saya ngundang pake duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa."
"Ini ngidupin orang luar, yang enggak-enggak saja. Jangan berlebihan lah," lanjut Moeldoko.
Moeldoko Ditegur Jokowi
Cuitan Twitter Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, terkait keterlibatannya dalam rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," tulis Andi yang dikutip Tribunnews.com, Jumat (5/2/2021).
Sementara untuk pihak internal yang terlibat dalam rencana kudeta, Andi menyebut Partai Demokrat akan menertibkannya.
"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," ucap Andi.
Andi sebelumnya menyebut pejabat tinggi negara yang dimaksud AHY telah ikut menyusun kudeta, yaitu Moeldoko.
Selain Moeldoko, ada empat orang kader dan mantan politikus Partai Demokrat turut terlibat dalam rencana kudeta AHY.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta untuk tidak lagi memikirkan 'kendaraan' politik untuk dapat maju pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Apalagi, belakangan ini Moeldoko dikaitkan dengan isu 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Oleh karena itu, Demokrat mengajak Moeldoko untuk turut berjuang merevisi UU Pemilu agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold / PT) menjadi 0 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021).
"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayok turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar presidential threshold itu 0 persen. Itu saya setuju," kata Herman.
"Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai," imbuhnya.
Herman juga menyarankan kepada Moeldoko, agar memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung partai koalisi merevisi UU Pemilu.
Dengan adanya revisi tersebut, peluang Moeldoko maju Pilpres 2024 tanpa dukungan parpol terbuka lebar apabila PT menjadi 0 persen.
"Dan ya Pak Moeldoko harus berjuang untuk merevisi dan menurunkan PT 0 persen," ucapnya. (*)
IKUTI >> News Video
Editor: Jojo
