Awas Penipuan Soal BLT 2021 Disebut Diperpanjang dengan Klik Link Tertentu? Kabar Dipastikan Hoax

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan program BLT Subsidi Upah (BSU) sudah tidak ada.

“Di APBN 2021 tidak ada anggaran tersebut,” ujarnya kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan berdasarkan data, kondisi ekonomi saat ini diklaimnya sudah menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi sudah lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi naik dan harapannya dunia usaha juga survive.

“Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain-lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga karyawannya,” katanya lagi.

Adapun untuk pelindungan sosial untuk masyarakat bawah seperti BLT Kartu Sembako, BLT desa saat ini masih ada.

Dari penelusuran Kompas.com, informasi yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan memperpanjang BLT 2021 juga dibagikan sejumlah akun namun dengan link pendaftaran yang berbeda-beda.

• Bukan Jokowi, Rupanya 1 Sosok Inilah yang Jadi Penentu BSU/BLT BPJS Tahun 2021 Lanjut atau Tidak

• Bukan Uang? Kenali Pengganti BLT BPJS Termin 3 tahun 2021, Cek Penjelasan Resmi Menaker Ida Fauziyah

Di antaranya adalah akun Facebook Faisal Angga Penggek, Thee CandyStor Modus informasi bantuan menggunakan link palsu bukan kali ini saja terjadi.

Sebelumnya informasi mengenai bantuan Kartu Prakerja atau bantuan pulsa dengan cara klik link palsu juga banya menyebar.

Kesimpulan Dari konfirmasi yang dilakukan Kompas.com, informasi mengenai BLT 2021 dari Menteri Keuangan diperpanjang adalah hoaks.

Masyarakat sebaiknya berhati-hati dengan link palsu yang disebut sebagai tautan untuk pendaftaran bantuan.

Tanggapan KSPI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).

Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021 karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh.