Berkaca Pemilu 2019, KPU Samarinda Menolak Pilkada-Pileg 2024 Digabung, Jatuh Korban jadi Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pilkada 2020 telah rampung. Beberapa daerah  yang menyelenggarakan pilkada pun telah melantik kepada daerah terpilih. Termasuk beberapa daerah di Kalimantan Timur.

Khusus di Kalimantan Timur 9 Kabupaten Kota yang menjalankan pilkada. Hanya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Pilgub Kaltim yang tidak digelar.

Namun polemik terjadi ketika DPR RI akan merevisi RUU Pemilu.

Baca juga: Berita AC Milan - Nominal Harga Donnarumma Bukan Masalah Bagi Barcelona, Maldini Tak Punya Pilihan?

Baca juga: Rocky Gerung Tuduh GAR ITB Disogok untuk Kudeta Din Syamsuddin, Bongkar Buzzer Kehabisan Istilah

Dalam RUU tersebut besar kemungkinan seluruh pilkada baik pilwali, pilgub, pileg hingga pilpres akan dilaksanakan secara bersamaan di tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat angkat suara.

Ketika dikonfirmasi Tribunkaltim.co Senin (15/2/2021), Firman Hidayat mengaku menolak jika RUU itu disahkan.

Firman Hidayat berkaca pada Pileg 2019 silam. Dimana pilpres digabung dengan pileg secara berbarengan. Panitia pelaksana baik PPK maupun panwas pun banyak bertumbangan.

Apalagi dengan banyaknya pemilihan di tahun 2024 otomatis kerjaan staf di lapangan semakin bertambah.

Baca juga: Video Cium Luna Maya Jadi Heboh, Ditanya Kedekatannya dengan Mantan Ariel, Dimas Beck: Sesayang Itu

Baca juga: Resmi Pendaftaran SNMPTN 2021 Dibuka, Siapkan Data Orangtua, Cara Daftar Login portal.ltmpt.ac.id

"Tentu Kami mengalami kesulitan berkaca 2019 lima kotak begitu. Apalagi ditambah 7 kotak suara," ucap Firman.

Tidak hanya berkaca di Pileg 2019 kemarin, saat pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 pun dirasakannya cukup berat.

Bahkan salah satu stafnya pun meninggal karena terpapar Covid-19.