Jokowi dan Kritik: Pernyataan Elegan Mahfud MD, Tangkis Sindiran Jusuf Kalla, Respon Istana Normatif

TRIBUNKALTIM.CO - Jusuf Kalla alias JK, mantan wakil presiden Indonesia menyindir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Respon satire JK menanggapi pernyataan Jokowi mendadak jadi perbincangan publik.

Permintaan Jokowi untuk senantiasa dikritik oleh publik, diamini JK saat di mimbar PKS belum lama ini.

Mantan wapres SBY dan Jokowi ini menyindir pemerintah agar menjamin pengkritik tak berujung di pemanggilan kepolisian.

Gayung bersambut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi respon Jusuf Kalla mengenai kritikan pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Baca juga: Kolaborasi Menteri Jokowi, Luhut Binsar Bantu Sandiaga Uno Buat Toilet, Pakai Perusahaan Luar Negeri

Baca juga: Menteri Jokowi Pamer Order Grabfood, Bukan Western Food, Eks Cawapres Prabowo Pilih Lontong Sayur

Mahfud jelaskan, sejak dulu ada dilema dialami pemerintah dalam menghadapi kritik yang dilancarkan kelompok tertentu.

"Menurut saya sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang mengkritik itu tidak dipanggil polisi karena sejak zaman Pak JK aktif di wakil presiden, masih menjadi wakil presiden kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," kata Mahfud dalam rekaman video yang diterima Tim Kompas.TV, Minggu (14/2/2021).

Mahfud memahami pernyataan JK tersebut bukan berarti jika masyarakat menyampaikan kritik maka aka dipanggil polisi, karena Presiden Jokowi juga telah tekankan untuk mempersilahkan masyarakat untuk sampaikan kritik jika diperlukan bagi pemerintah.

"Silakan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik," ujar Mahfud.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

Menurutnya harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Baca juga: Hasil & Klasemen Liga Italia: Inter Milan Benamkan Lazio, Gusur Posisi AC Milan, Tinggalkan Juventus

Untuk diketahui, zaat berpidato dalam peringatan hari pers nasional 9 Februari lalu, secara tersirat, Presiden Joko Widodo minta dikritik. 

Pernyataan ini disambut pertanyaan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa ditangkap polisi?

Di tengah komitmen Indonesia dalam menegakkan demokrasi, pernyataan minta dikritik yang diucapkan Presiden Joko Widodo sebenarnya normatif belaka.