Selasa, 7 April 2026

Virus Corona di Balikpapan

PPKM Mikro di Balikpapan Terkendala Anggaran, Walikota Rizal Effendi Bahas Refocusing APBD 2021

Kebijakan pembatasan berskala mikro belum sepenuhnya efektif. Satgas masih terkendala sarana dan prasarana. Rumah isolasi bagi pasien Covid-19

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tengah membahas kemungkinan refocusing APBD Tahun 2021. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Kebijakan pembatasan berskala mikro belum sepenuhnya efektif.

Satgas masih terkendala sarana dan prasarana. 

Rumah isolasi bagi pasien Covid-19 menjadi salah satu masalah yang saat ini tengah dihadapi masyarakat.

Baca juga: Kecelakaan Maut di Karang Joang Balikpapan, Truk vs Sepeda Motor Adu Banteng, Warga Kukar Meninggal

Baca juga: Polresta Samarinda Ringkus 3 Ibu Rumah Tangga jadi Tersangka Sindikat Narkoba

Sebab, rumah itu merupakan syarat bagi satgas di tingkat RT untuk memfasilitasi warganya yang positif.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi menanggapi persoalan yang muncul dari kebijakan PPKM berskala Mikro.

“Ya itu kan swadaya, ada yang harus dilakukan masyarakat, ada yang harus dilakukan pemerintah, nanti kita kombinasi semuanya,” ujar Rizal Effendi.

Untuk mengatasi soal penganggaran tersebut, Rizal Effendi mengaku tengah membahas kemungkinan refocusing APBD Tahun 2021.

"Masih kita bahas. Itu Pak Sekda lagi membahas,” ujarnya.

Ia mengatakan, kemungkinan refocusing anggaran tidak hanya dipengaruhi dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).

Apalagi bantuan Pemprov Kaltim dan bankeu pemerintah pusat juga mengalami penurunan karena pandemi berkepanjangan.

Kemungkinan refocusing muncul lantaran masih banyak pengeluaran penanganan pandemi yang belum terakomodir selama PPKM diterapkan.

Baca juga: Perda Covid-19 Balikpapan Segera Disahkan, Langgar Prokes Denda Perkantoran Naik Rp 1 Juta

Baca juga: BREAKING NEWS Kebakaran Rumah di Sumber Rejo Balikpapan, 7 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

“Ya banyak. Ada pengeluaran Covid-19, kemudian ada perkembangan pendapatan. Semuanya menjadi bagian yang harus kita bahas dengan DPRD,” imbuhnya.

Selain menyoal anggaran, pihaknya juga membangun koordinasi. Untuk menyalurkan data warga terkonfirmasi positif ke setiap lingkungan.

Agar bisa sepenuhnya sampai kepada satgas di tingkat RT, untuk memudahkan proses pemetaan warga positif dan penanganannya.

“Kadang komunikasi ini ada yang sampai ada yang tidak, kita benahi semua apa yang menjadi masukan,” ucapnya.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Rahmad Taufiq

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved