Breaking News:

Berita Berau Terkini

Kondisi Jaringan Blank Spot Dikeluhkan Warga, Komisi III DPRD Berau Bertindak

Komisi III DPRD Berau meminta data area blank spot yang ada di Kabupaten Berau, hal ini merujuk pada keluhan masyarakat terhadap fasilitas internet.

TRIBUNKALTIM.CO/IKBAL NURKARIM
Ketua Komisi III DPRD Berau, Sa'ga (tengah) saat meminta data wilayah yang masuk blank spot ke Diskominfo Berau. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Komisi III DPRD Berau meminta data area blank spot yang ada di Kabupaten Berau, hal ini merujuk pada keluhan masyarakat terhadap fasilitas internet yang tidak menjangkau wilayah mereka.

Khususnya selama pandemi Covid-19, karena anak-anak diminta sekolah dengan sistem daring. Ketua Komisi III DPRD Berau, Sa'ga mengungkapkan, bahwa pihaknya sengaja melakukan rapat dengan Diskominfo beberapa waktu lalu untuk menyampaikan data.

"Data ini yang juga diminta oleh Kominfo Provinsi, karena kemarin kita ada ke provinsi jadi diminta datanya agar provinsi bisa memperjuangkan ke pusat," ungkapnya, Kamis (25/2/2021).

Menurut Sa'ga komisi III mempertimbangan bahwa masalah komunikasi saat menjadi keluhan utama masyarakat untuk masalah pendidikan.

Baca juga: Ketua DPRD Berau Madri Pani Terkonfirmasi Covid-19, Padahal Sudah Dua Kali Ikut Vaksin

"Masalah pertama tentu biaya membeli data paket untuk wilayah yang memiliki jaringan, dan menjadi lebih besar lagi karena ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet," pungkasnya

"Untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang melaksanakan pembelajaran daring menghindari tatap muka," sambungnya.

Untuk wilayah terpencil, dikatakan Sa'ga ada beberapa opsi yang disampaikan Diskominfo untuk penyediaan mengatasi blank spot. Meski demikian politisi PPP ini memang merespon dengan baik, sayangnya terkendala pembiayaan.

Opsi bagi pemerintahan kampung melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD kabupaten sampai saat ini tidak memiliki regulasi yang memperbolehkan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Ketua DPRD Berau Minta Pemkab Lakukan Langkah Pencegahan Penyebaran

"Jadi belum ada payung hukum pemanfaatan ADK untuk itu, kalau dari dana desa yang bersumber dari pusat ada, tetapi terbatas karena dananya terbatas juga untuk penanganan covid," jelasnya.

Ia berharap ada perhatian serius dengan menempuh opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satu ini.
Sebab selain kebutuhan bagi anak sekolah online, keberadaan internet juga dibutuhkan pemerintahan kampung untuk akses data pemerintah, website pemerintahan kabupaten,provinsi dan pusat,informasi pengetahuan dan umum.

Penulis Ikbal Nurkarim | Editor: Budi Susilo

Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved