Cerita Gede Pasek Soal Balasan Menyakitkan SBY ke Kader yang Bantu Dirinya Gantikan Anas di Demokrat

Di situ Saya baru paham ternyata gentlement agreement sulit bisa dilakukan walaupun dengan figur yang begitu hebat jika memang sudah tidak ada komitmen," jelas Pasek.

Untuk itu, Gede Pasek menuturkan adanya cengkeraman keluarga SBY di PD sangat kuat.

Ketika SBY menjadi ketua umum PD, putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas pun menjadi sekretaris jenderalnya.

Adapun teman-teman dekat Anas akhirnya hilang dari struktur DPP PD.

"Ternyata yang diperjuangkan jauh penampilan dengan isi dalamnya," ujar Pasek.

Meski demikian, Gede Pasek menyatakan, ia hanya menceritakan kejadian seputar di KLB Partai Demokrat Bali tahun 2013 lalu.

Tak ada urusannya dengan KLB yang akan digelar pada tahun 2021.

Baca juga: Terbongkar, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terseret Proyek Vital di Sulawesi Selatan, Bocoran KPK

"Saya hanya bicara sekelumit sejarah masa lalu, bicara fakta soal KLB 2013 lalu.

Soal janji janji yg diingkari sudah saya kubur lama, tp sebagai sebuah pelajaran politik semoga ini bermanfaat.

Saya hanya bicara KLB masa itu bukan dan tidak ada urusan dengan KLB masa kini," tegas Gede Pasek.

Penjelasan Pakar Politik LIPI 

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor, melihat setidaknya ada dua perspektif yang bisa menjelaskan kemelut dalam Partai Demokrat.

Dua perspektif tersebut yaitu perspektif intervensi dan internal.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi SmartFM bertajuk 'Kemelut Partai Demokrat Berlanjut...' secara virtual, Sabtu (27/2/2021).

"Kalau perspektif pertama itu, ini intinya adalah nuansa kental kepentingan negara.

Sedangkan yang kedua ini seputar pengelolaan partai yang dianggap penuh dengan nuansa dinasti dan pelaksanaan dari satu pagelaran kongres yang bermasalah," kata Firman.

Firman menjelaskan, faktor intervensi tak lepas dari sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu adanya kenyataan negara melakukan intervensi terhadap partai politik.

"Pola intervensi ini ada yang bersifat langsung, langsung diintervensi oleh negara, diganti oleh negara, ada yang melalui proxy intervensi ini.

Jadi ada dua varian, langsung dan proxy, proxy ini bisa secara halus memainkan instrumen legal formal, atau pendanaan," ucapnya.

Baca juga: Jelang Piala Menpora, Putra Jokowi Bikin Heboh, Kaesang Bakal Beli Klub Bola Juara Bertahan Liga 1?

Di sisi lain, dalam perspektif internal, ada tiga model konflik internal yang biasa terjadi di suatu partai.

Pertama yaitu struktural versus struktural, kedua yaitu struktural versus non struktural atau individual dan ketiga model konflik struktural versus kolektif non-struktural.

"Saya kira Demokrat sekarang ini cenderung versi yang ketiga," ujarnya.

Dampak dari konflik tersebut akan berujung pada faksionalisasi.

Namun dampak rusak yang dimunculkan model konflik struktural versus kolektif non struktural menurutnya tidak akan seberat seperti struktural versus struktural.

"Kalau struktural versus struktural itu berat, itu jauh punya potensi sifatnya lebih cepat, lebih me-nasional dan dampaknya bisa sangat panjang," katanya.

Firman menambahkan, dalam konflik sebuah partai akan ada pihak yang menguat karena mendapat dukungan dari pihak eksternal yang berujung adanya kepengurusan ganda.

Baca juga: Bukan PPKM, Anies Baswedan Punya Jurus Baru Atasi Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kolaborasi Kolosal

Namun jika kalah dalam pengadilan maka mengarah pada terbentuknya partai baru atau masuk partai lain.

"Apakah nanti Demokrat dengan genderang yang semakin keras ditabuhkan ini akan memunculkan hal yang sama kepengurusan ganda," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Cerita Gede Pasek di Balik KLB Demokrat Bali 2013, Kerelaan Anas Urbaningrum & Ungkit Janji SBY, https://jakarta.tribunnews.com/2021/02/28/cerita-gede-pasek-di-balik-klb-demokrat-bali-2013-kerelaan-anas-urbaningrum-ungkit-janji-sby?page=all.