News Video

NEWS VIDEO Demo di Depan Kantor Bupati Kukar, Sempat Terjadi Kericuhan Massa dengan Petugas

Tayang: Selasa, 2 Maret 2021 18:21 WITA

Penulis: Aris Joni |

NEWS VIDEO Sidang Perbaikan Uji Formil UU IKN, Pemohon Bertambah Jadi 2 Kali Lipat

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Kukar pada Selasa siang, (2/3/2021).

Dalam aksinya, mahasiswa tersebut juga membakar ban di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaannya kepada pemerintah.

Bahkan, kondisi aksi sempat ricuh karena pihak aparat pengamanan hendak api karena kepulan asapnya yang dianggap mengganggu,

namun dihadang pengunjuk rasa dan membuat beberapa perugas tersulut emosi hingga terjadi gesekan dalam demo itu.

Petugas pengamanan akhirnya memadamkan api di ban tersebut dengan menggunakan apar dan terjadi perdebatan mulut antara aparat dan mahasiswa.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot, kondisi kembali kondusif dan orasi pun dilanjutkan kembali.

Koordinator Aksi, Ahmadi Rifai Arifin Putra mengatakan, aksi tersebut merupakan rangkaian aksi yang dilakukannya pas bertepatan pelantikan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa sektor yang menjadi perhatiannya, diantaranya masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dan dirinya meminta sektor tersebut menjadi prioritas pembangunan pada kepemimpinan Edi-Rendi saat ini.

Dirinya menegaskan, terdapat sebanyak 14 poin aspirasi yang mereka suarakan, diantaranya:

Pertama, mendesak pemerintah daerah agar perbaikan jalan yang ada di kecamatan Sebulu-Muara Kaman, Kenohan, Kota Bangun, Tenggarong khususnya desa Rapak Lambur,

Kemudian di Muara Wis khususnya desa Enggelam dan Muara Muntai agar menjadi agenda priontas untuk segera dikerjakan.

Kedua, ucap dia, mendesak menghibahkan lahan ke yayasan Kutai Kartanegara. Jikalau dari pihak pemerintah daerah tidak mau menghibahkannya,

maka segera ambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memajukan pemerintah daerah agar segera perguruan tinggi tersebut.

“Yang ketiga, meminta kepada pemerintah daerah agar mengaktifkan Kembali program beasiswa gerbang raja khusus calon-calon mahasiswa baru.

Dan memohon agar informasi perihal program beasiswa disosialisasikan dengan massif serta dalam proses seleksi bagi calon penerima beasiswa dilakukan secara professional tanpa Kolusi Korupsi Dan Nepotisme (KKN),” ujarnya.

Selanjutnya, pada poin keempat, mendorong pemerintah desa melalui bupati kutai

kartanegara agar membangun rumah belajar di setiap desa dan kelurahan sebagai bentuk komitmen pemerintah daearah dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sementara poin kelima, meminta kepada pemerintah daerah agar melengkapi fasilitas rawat inap di masing-masing desa dan kelurahan secara merata.

Poin keenam meminta kepada bupati kutai kartanegara agar segera mengevaluasi program raga pantas (stunting).

“Ketujuh, kami meminta kepada bupati kutai kartanegara agar menindak tegas penambang illegal,” ungkapnya.

Lanjut dia, pada poin kedepalan, agar pihaknya menindak tegas setiap pelaku kejahatan lingkungan entah itu dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat itu sendiri.

Untuk poin kesembilan, meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada poin kesepuluh, ia mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan pendapatan daerah lewat perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Serta memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di daerah Kutai.

Lalu kesebelas, meminta mengevaluasi Perusahaan (TJISP) dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan setiap program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Bupati Kutai Kartanegara.

Poin kedua belas, massa mendesak pemerintah daerah agar memberikan layanan listrik dan air bersih secara merata.

Tiga belas, meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan insentif air dan listrik ditengah terbatasnya aktifitas masyarakat terdampak Covid-19.

Keempat belas. “Terakhir, kami meminta pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aset-aset daerah, khususnya asrama putra dan putri yang ada di daerah maupun luar Kukar,” pungkas Rifai.

Sementara itu, Kasubbag Babin Ops Polres Kukar, AKP Panca Gunadi menerangkan, pihaknya mengamankan kegiatan demo sekaligus memonitor apakah massa aksi menerapkan protokol atau tidak.

“Kalau mereka melanggar protokol maka akan dibubarkan,” ucapnya.

Ia menegaskan, sebenarnya berdasarkan perintah dari pimpinan ucap dia, dimasa pandemi covid-19 ini tidak diperbolehkan adanya unjuk rasa atau kegiatan yang sifatnya kerumunan untuk menghidari munculnya klaster baru.

“Dari kami tidak ada izin untuk demo ini, dari satgas juga mungkin tidak ada rekomendasi untuk kegiatan ini,” tuturnya.

Terpisah, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan, sebenarnya surat aksi para pendemo tersebut sudah diterimanya semalam.

Dan pihaknya juga telah mengundang untuk melakukan pertemuan pada malam hari sebelum aksi hari ini guna melakukan diskusi terkait masalah yang akan dituntut oleh massa tersebut.

“Tadi malam sudah saya undang juga korlapnya untuk berdiskusi,” pungkasnya.

Dirinya juga mengklarifikasi terkait adanya gesekan di lapangan antara massa unjuk rasa dengan petugas keamanan, khususnya satpol PP, Rasidi menegaskan, gesekan tersebut terjadi karena massa tidak terima ban yang mereka bakar dipadamkan oleh petugas.

“Itu mengganggu juga untuk udara, tapi sudah clear,” tutupnya.

Diakhir unjuk rasa, Perwakilan pemerintah yakni Assisten I bidang Pemerintahan Setkab Kukar menemui para massa aksi di depan kantor Bupati Kukar dan selanjutnya, massa membubarkan diri.

IKUTI >> News Video

Penulis: Aris Joni

Videografer: Aris Joni

Editor: Ardians

Sumber: Tribun Kaltim