Andi Mallarangeng Seret Jokowi di Konflik Demokrat, Ali Ngabalin tak Terima, tak Bisa Urus Konflik

TRIBUNKALTIM.CO - Andi Mallarangeng menyeret nama Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam prahara kudeta Partai Demokrat.

Hal ini membuat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tak terima.

Ali Mochtar Ngabalin berpendapat, nama Jokowi yang terus diseret menandakan Partai Demokrat kehabisan bahan untuk menyelesaikan konflik di internalnya sendiri.

Sebelumnya, Andi Mallarangeng menduga ada campur istana dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara mengenai permintaan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar pihak Istana menjelaskan manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat.

Andi Mallarangeng menilai seolah-olah ada pembiaran dari Presiden Jokowi kepada Moledoko yang didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) abal-abal tersebut.

Baca juga: Tegas, Eks Panglima TNI Gatot Nurmatyo Tolak Mentah-Mentah Tawaran Jadi Ketum Demokrat, Ingat SBY

Baca juga: AHY: Moeldoko Hanya Berambisi Tapi Tak Mencintai Demokrat, Bukti Setia pada AHY, Kader DKI Cap Darah

Menurut Ali Mochtar Ngabalin, sebagai seorang intelektual Andi Mallarangeng seharusnya mengerti bahwa tidak semua masalah atau urusan dikaitkan dengan Presiden.

"Bang Andi seorang intelektual mengerti tentang ilmu politik, mengerti sosiologi politk, dan sebagainya.

Seharusnya mengerti tidak semua hal bisa dikaitkan dengan istana," kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).

Menurut dia, dengan terus menyeret nama Jokowi, seolah olah Andi Mallarangeng dan lainnya tidak memiliki bahan dalam menyelesaikan masalah di internal partai.

Menurut Ali Mochtar Ngabalin didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan.

Adanya Partai kader Demokrat yang meminta Moeldoko menjadi pemimpin partai merupakan urusan pribadi.

"Ada DPC, DPD datang ngopi ke Pak Moeldoko, lalu didapuk sebagai ketua umum, itu pribadi, keputusan pribadi, engga usah dikait-kaitkan dengan Presiden, masa sedikit-sedikit presiden," katanya.

Menurut Ali, Moeldoko merupakan mantan prajurit yang berkarir dari bawah.

Sehingga kemudian menjadi Panglima TNI.