Kisruh Partai Demokrat

Andi Mallarangeng Seret Jokowi di Konflik Demokrat, Ali Ngabalin tak Terima, tak Bisa Urus Konflik

Andi Mallarangeng seret Jokowi di konflik Partai Demokrat, Ali Mochtar Ngabalin tak terima, tak bisa urus konflik

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Channel YouTube Indonesia Lawyers Club
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Ngabalin menjawab soal kritikan pada Pemerintah Pusat yang dinilai sering berubah-ubah kebijakannya. Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin melalui acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (19/5/2020). 

Moeldoko tahu etika dan apa yang harus dilakukan saat diminta menjadi ketua umum.

"Tidak usah diajarkan bebek berenang, pak Moeldoko itu Jenderal bintang 4 , doktor cum laude, Mantan Panglima, berkarir dari bawah mengerti dia tentang itu," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam kerumunan acara Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut.

Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan.

Baca juga: Bukan Moeldoko, Mahfud MD Sebut Pemerintahan Jokowi Akui AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi.

Jadi bagaimana ini, dimana negara pada saat itu?

Di mana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi Malarangeng dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).

Partai Demokrat, kata Andi, menduga presiden Jokowi membiarkan adanya praktik kudeta partai yang dilakukan oleh orang dekatnya di istana.

Atas dasar itu, kegiatan KLB Demokrat kubu Moeldoko Cs dibiarkan tetap berlangsung.

"Masa sih pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat.

Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan.

Apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi," ujar dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved