DPC Partai Demokrat Kutai Barat Bersikap Atas KLB Deli Serdang, Klaim tak Mengirim Orang untuk Hadir

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara terus menuai pro dan kontra bahkan berujung pada penolakan dari berbagai daerah.

Termasuk para anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kutai Barat yang saat ini diketuai oleh Paul Vius, SH. Dimana mereka kompak menegaskan bahwa ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY.

Sebab menurutnya, KLB di Serdang, Sumut beberapa waktu lalu adalah KLB abal-abal dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang, Tiada Paksaan Dukung AHY Saat Kongres Kelima Tahun Lalu

"Itu KLB Uka-uka, KLB Abal-abal. Demokrat tetap satu. DPC Partai Demokrat Kubar tetap mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum sesuai Kongres Partai Demokrat V lalu," tegas Paul Vius, SH, Selasa (9/3).

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa pelaksanaan KLB tersebut juga dinilai sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Apalagi sebagai pemilik suara sah untuk DPC Kubar, Paul Vius juga tidak merasa dilibatkan ataupun mendapat undangan.

"Jangankan datang, memberikan mandat pun tidak," tegasnya.

Baca juga: Akhirnya AHY Temui Mahfud MD, Anak SBY Bongkar Kejanggalan KLB Versi Moeldoko, Beber AD/ART Demokrat

Untuk itu, DPC Partai Demokrat Kubar menggelar rapat yang bertajuk apel siaga dan dihadiri oleh seluruh pengurus DPC PD Kubar.

Gerakan ini bertujuan untuk merapatkan barisan melawan KLB Sumut dan dianggap mencederai hak demokrasi.

"Kita akan lawan KLB-KLB manapun, PD tetap satu. Ketumnya tetap AHY," imbuhnya.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPC PD Kubar, Noratim usai pelaksanaan rapat. DPC PD Kubar akan mencari tahu jika ada kader yang mengatasnamakan DPC PD Kubar dalam KLB tersebut.

Baca juga: NEWS VIDEO AHY Sebut Moeldoko Tidak Mencintai tapi Ingin Memiliki Partai Demokrat

Sebab selama ini DPC PD Kubar tidak pernah mendapat undangan ataupun surat resmi mengenai penyelenggaraan KLB.

Dan tidak pernah mengirimkan orang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Akan kita cari tahu dulu, apa ada kader yang mengatasnamakan DPC PD Kubar. Kalau memang ada, tidak menutup kemungkinan kita bawa ke jalur hukum," tegasnya.

"Karena ini sudah menyalahi aturan. DPC PD Kubar hanya ada satu, dibawah Ketum AHY," ujarnya.

Seharusnya Berikan Contoh

Di samping itu, secara pribadi dirinya menyayangkan sikap yang diambil oleh Moeldoko saat menerima begitu saja hasil KLB tersebut.

Seharusnya sebagai pejabat negara bisa memberikan contoh, dimana posisinya yang masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan sudah pasti paham akan hukum.

Baca juga: NEWS VIDEO AHY Sebut Moeldoko Tidak Mencintai tapi Ingin Memiliki Partai Demokrat

Apa benar hanya melalui sambungan telepon bisa menerima keputusan KLB dan saat dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan hukum.

"Saya rasa negara harus turun tangan dalam menghadapi permasalahan ini. Jangan sampai berkelanjutan," tuturnya.

"Negara kita adalah negara hukum, jangan sampai lepas dari aturan dan koridor hukum," ucapnya.

DPC Partai Demorkat Kubar sendiri menyatakan akan terus melawan jika KLB tersebut disahkan.

Baca juga: Tegas, Eks Panglima TNI Gatot Nurmatyo Tolak Mentah-Mentah Tawaran Jadi Ketum Demokrat, Ingat SBY

Dan akan terus melaksanakan apel siaga dalam merapatkan barisan pendukung menentang KLB tersebut.

Sehingga diharapkan negara bisa turun tangan dan benar-benar menyikapi permasalahan ini. 

Penulis Zainul Marsyafi | Editor: Budi Susilo