Kisruh Partai Demokrat
Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang, Tiada Paksaan Dukung AHY Saat Kongres Kelima Tahun Lalu
Posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum DPP Demokrat pun terus diguncang oleh Moeldoko.
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum DPP Demokrat pun terus diguncang oleh Moeldoko.
Meskipun digoyang oleh pihak Moeldoko, para kader yang sah masuk dalam keanggotaan tetap setia mendukung anak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Kaltim, Syaharie Jaang ketika dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021) tetap setia mendukung AHY.
Bahkan ia pun mewakafkan dirinya untuk menemani dan mendukung AHY selama kisruh terjadi.
Baca juga: NEWS VIDEO Ada Analisa Moeldoko Punya Motif Tersembunyi Rebut Demokrat
Baca juga: Andai Jokowi - SBY Sepakat, Moeldoko Bisa Didepak dari Kabinet, Pakar Bongkar Motif Rebut Demokrat
Sementara itu ia mempertanyakan alasan terpilihnya Ketua Umum versi Moeldoko hasil KLB di Deli Serdang beberapa waktu lalu.
Padahal dalam anggaran dasar rumah tangga AHY terpilih secara aklamasi saat kongres kelima Demokrat Tahun lalu.
"Bentuk loyalitas pak jaang sebagai ketua dpd. Kami juga punya moral dan etika politik, beliau terpilih aklamasi. Termasuk saya memilih beliau (AHY)," ucap mantan Walikota Samarinda ini.
Bahkan ia menceritakan sedikit saat pemilihan AHY saat kongres tahun lalu.
Waktu itu ia bersama 10 DPC di Kalimantan Timur memilih AHY sebagai ketum periode 2020-2025.
"Kita bertanggung jawab memilih waktu itu. Kaltim kan kemarin 10 DPC, mendukung AHY tanpa dipaksa," ucapnya.
Baca juga: NEWS VIDEO AHY Sebut Moeldoko Tidak Mencintai tapi Ingin Memiliki Partai Demokrat
Baca juga: Setia Pada Partai Demokrat AHY, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya Ancam Kirim Santet Ke Moeldoko
Syaharie Jaang enggan berkomentar lebih banyak terkait ketua umum Moeldoko versi KLB.
Kemudian terkait adanya tujuh orang anggota Demokrat ke KLB kemarin, pihaknya menjamin tidak ada yang kesana.
Namun jika memang terbukti ada dan melanggar aturan Partai maka diberikan sanksi.
Baca juga: Jokowi Dianggap Dalam Bahaya Usai KLB Partai Demokrat Sahkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum
"Sudah cek se-DPC Samarinda juga tidak ada, yang lain juga tidak ada. Kalau mereka malsukan tanda tangan saya, atas nama DPD berarti kan salah," bebernya.
"Kalau tujuh orang ketemu, kalau memalsukan identitas akan diproses ke pihak berwajib. Itu masuk sanksi hukum namanya memalsukan," ucapnya.
