WNI Kerap Ditangkap Aparat Malaysia, Bupati Nunukan Asmin Laura Sebut Mereka Tidak Tahu Batas Negara

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura sampaikan alasan WNI kerap kali ditangkap Polis Malaysia, lantaran tak tahu batas negara RI-Malaysia.

Hal itu diungkapkan Asmin Laura dalam rapat koordinasi pengelolaan batas wilayah laut.

Dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, serta rombongan.

Baca juga: Salurkan Energi Hingga Pelosok Negeri, Pertamina Terbangkan Elpiji ke Krayan Perbatasan RI-Malaysia

"Kejadian WNI ditangkap oleh aparat keamanan Malaysia sudah sering terjadi. Kasihan masyarakat, hanya karena ketidaktahuannya pada batas-batas negara, terpaksa harus ditangkap dan ditahan di negara orang," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Rabu (10/03/2021).

Asmin Laura mengatakan, sebagian besar titik-titik perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia sudah bisa disepakati.

Bahkan, jumlah wilayah yang masih menjadi Outstanding Boundary Problem atau wilayah yang titik perbatasannya belum disepakati itu terus berkurang.

"Sayangnya, meski sudah banyak disepakati oleh pemerintah RI-Malaysia, namun masyarakat ternyata tidak pernah tahu di mana saja titik-titik perbatasan itu. Karena mereka tidak tahu batas negara, makanya seringkali menimbulkan masalah," ucapnya.

Sebelumnya, kabar dari perbatasan RI-Malaysia cukup menyita perhatian publik tanah air.

Pasalnya, pada Rabu (10/2/2021) malam, telah terjadi penangkapan 8 WNI oleh Polis Marine Malaysia di Perairan Simpang Tiga Sei Ular.

Baca juga: Pangdam VI Mulawarman Kunjungi Tiga Pos Perbatasan RI-Malaysia di Sektor Barat

Diberitakan sebelumnya, speed boat yang membawa 8 WNI malam itu terlanjur melewati batas negara RI-Malaysia, sehingga mereka akhirnya ditahan oleh Polis selama sepekan di Tawau, Malaysia.

"Baru-baru inikan beberapa warga Kabupaten Nunukan ditangkap aparat keamanan Malaysia, karena dianggap telah memasuki wilayahnya secara ilegal. Sementara, menurut pengakuan warga kita, mereka masih berada di wilayah RI," ujarnya.

Orang nomor satu di Nunukan itu optimis, permasalahan batas dua negara bertetangga itu (RI-Malaysia), dapat diselesaikan sepanjang koordinasi dan komunikasi terus dijalin, utamanya dengan Pemerintah Malaysia.

Baca juga: Tinjau Pos Perbatasan RI-Malaysia, Dandim 0910/Malinau Periksa Kesigapan Satgas Pamtas Yonif 614/RJP

"Saya secara pribadi dan pemerintah daerah sangat apresiasi langkah yang diambil BNPP dan Kemlu untuk melaksanakan koordinasi dan peninjauan titik batas negara RI-Malaysia itu," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pejabat BNPP, Kemlu, dan unsur Forkopimda Nunukan meninjau titik batas negara RI-Malaysia di Perairan Simpang Tiga Sei Ular.

Penulis: Febrianus felis : Editor: Mathias Masan Ola