90 Kali Ekspor Hasil Perikanan ke Malaysia, Bea Cukai Nunukan Beber Total Devisa

Hal itu menyebabkan, aliran uang ke Kaltara dari hasil ekspor komoditi perikanan tidak dapat dicatat sebagai devisa ekspor.

"Nah, sejak Oktober 2020 lalu kami sudah asistensi 9 eksportir komoditi hasil perikanan untuk dapatkan PEB. Harus ada badan hukum minimal CV.

Nanti ajukan nomor induk berusaha (NIB) di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Semua sistem online. Sehingga aliran uang ke Kaltara dipotret oleh BPS RI. Biar negara juga mudah untuk ngontrol siapa yang berkegiatan di situ," tuturnya.

Lanjut Sigit, pihaknya ikut mendukung program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), satu diantara yang unggulan yaitu upaya mendorong eskpor.

Adapun rencana aksi yang telah dilakukan Bea Cukai Nunukan yaitu pendataan pelaku usaha di bidang komoditi perikanan (nelayan, pemilik kapal ikan, dan pengepul ikan).

Kemudian, asistensi pelaku usaha di bidang komoditi perikanan yang potensial untuk diberikan kemudahan pelayanan eskpor.

Baca juga: 8 Warga Indonesia Lintasi Batas RI-Malaysia, Ditangkap Polisi Tawau, Bupati Nunukan Angkat Bicara

"Ada ekspor berarti ada uang yang ngalir ke Indonesia, maka harus dibantu full para eksportir kita. Kalau produk kita diakui oleh luar negeri, berarti devisa negara bertambah. Ikan itu nggak ada cukainya. Sebagian besar produk ekspor itu tidak kena pajak.

Hanya komoditi tertentu saja. Makanya kita harus dorong. Kalau impor kami Bea Cukai tidak bisa ngomong banyak, karena 80 persen izin dari Kemendag," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis/Editor: Samir Paturusi