Kisruh Partai Demokrat

Ketua DPC Partai Demokrat Paser Nyatakan Sikap Anggap KLB di Deli Serdang Abal-abal

DPC Partai Demokrat Paser tetap konsisten dibawah kepemimpinan Ketua Umum hasil Kongres ke-5 di Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Paser H. Abdullah .TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Paser H. Abdullah menyatakan, sikap terkait pemasalah yang terjadi di lingkungan partai saat ini, Jumat (12/03/2021).

DPC Partai Demokrat Paser tetap konsisten dibawah kepemimpinan Ketua Umum hasil Kongres ke-5 di Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini menyikapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menjadi Ketua Umum.

Baca juga: Blak-blakan, Ruhut Sitompul Akui Sayang AHY, Terpaksa Pamit ke SBY, Keluar dari Demokrat Demi Ahok

Baca juga: NEWS VIDEO Mahfud MD Bocorkan Reaksi Jokowi Moeldoko Jadi Ketum Demokrat

Menurutnya, KLB versi Deli Serdang sebagai KLB tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan.

"KLB di Deli Serdang kemarin, kami anggap belum mencukupi persyaratan, pelaksanaannya cacat hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat," tegas Abdullah.

Ada 3 Persyaratan yang harus dipenuhi ketika melaksanakan KLB lanjut Abdullah, paling tidak 50 persen ketua DPC yang memiliki hak suara.

"Harus ketua DPC ya, selain itu tidak sesuai. Karena Ketua DPC yang memiliki hak suara, kalau kita lihat dari 514 berarti harus dibagi 2 tu yang hadir disana, nah itu tidak memenuhi," terangnya.

Baca juga: Hinca Panjaitan Meradang di Mata Najwa Saat Dengar Kubu Moeldoko Ingin Ambil Kantor DPP Demokrat

Baca juga: KAGET, Mahfud MD Ungkap Reaksi Presiden Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Partai Demokrat

Abdullah mengatakan, dalam AD dan ART juga diatur, KLB sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang memang sudah di SK-kan, dan harus mendapat persetujuan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Okelah kalau misalkan majelis tinggi, tapi yang kedua ini juga harus dilaksanakan," singkatnya.

Sedangkan yang menimbulkan ketersinggungan pada saat KLB dilangsungkan, lanjut Abdullah, terkait adanya orang-orang mengatasnamakan Ketua-ketua DPC dan DPD yang hadir disana.

"Karena yang hadir di sana sekian ribu sekian, tapi pemegang hak suara kan kami, seperti saya ini ketua DPC Paser, tapi Alhamdulillah Paser ini tidak ada yang mengatasnamakan Ketua DPC," cetusnya.

Sikap DPC Partai Demokrat Paser jika hasil verifikasi Kemenkumham menyatakan bahwa Moeldoko yang secara resmi menjadi Ketua Umum Demokrat, Abdullah menyatakan akan menunggu arahan dari DPP.

Baca juga: Terkuak Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat, Mahfud MD Bocorkan Sikap Presiden

"Itu tugasnya DPP yang mengkader, Kami tinggal menunggu di instruksikan, Kami menganggap itu (KLB) memang abal-abal tidak sesuai dengan AD dan ART Kami," tegasnya.

Penulis: Syaifullah Ibrahim/Editor: Samir Paturusi

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved