Usai KLB Partai Demokrat, Posisi Moeldoko Dianggap Mempersulit Jokowi, Pengamat Sarankan Dipecat

TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat melahirkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru.

Moeldoko terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Sibolangit Sumatera Utara.

Moeldoko menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya terpilih dalam kongres tahun 2020.

Meski demikian persoalan tak lantas selesai  

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dinilai telah mempersulit Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Moeldoko diketahui terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, sementara dirinya masih menjadi bagian dari pemerintahan.

Terlebih, Moeldoko saat ini masih resmi menjabat sebagai KSP.

Baca juga: Blak-blakan, Ruhut Sitompul Akui Sayang AHY, Terpaksa Pamit ke SBY, Keluar dari Demokrat Demi Ahok

Baca juga: NEWS VIDEO Mahfud MD Bocorkan Reaksi Jokowi Moeldoko Jadi Ketum Demokrat

Hal ini disampaikan pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam, dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).

Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.

Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.

"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."

"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."

"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam.

Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.