Produksi dan Distribusi Pangan di Malinau akan Diawasi Dua Dinas Ini

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Keamanan pangan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau, Kristian Muned.

Kristian Muned mengungkapkan, ada tiga pilar keamanan pangan yakni pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Baca juga: Hanyut Terseret Arus Sungai Tubu di Malinau, Dua Korban Masih Proses Pencarian

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Kaltara, Hari Ini Malinau dan Nunukan Cerah, Tanjung Selor Hujan Ringan

"Melalui 3 pilar keamanan pangan, yakni pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat," ujarnya kepada TribunKaltim.Co, Selasa (16/3/2021).

Keamanan pangan daerah merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sehingga setiap daerah berkewajiban untuk menjaga keamanan pangan di daerahnya.

Menurut Kristian Muned, program keamanan pangan di daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

"Bertujuan untuk pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan dan percepatan penurunan stunting di daerah," katanya.

Baca juga: Antisipasi Mutasi Corona B117, Dinkes Malinau Rencanakan Pemeriksaan Covid-19 di Pos Sesua

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melibatkan Dinas Pertanian dari aspek supply dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk aspek demand.

Kegiatan kick off keamanan pangan terpadu kabupaten/kota aman pangan tersebut diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI.

Kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan yang digelar secara daring pada hari ini.

Baca juga: Rangkaian Jelang Nyepi Digelar Sederhana, Hari Ini Umat Hindu Malinau Jalani Catur Brata Penyepian

"Teknisnya nanti dari aspek pemerintahan, Dinas Pertanian mengawal sisi produksi sedangkan Disperindagkop sisi distribusi," ucapnya. (*)

Berita Tentang Malinau