Terseret Kasus Korupsi Rumah DP 0 Persen, Politikus PDIP Sorot Nama Anies Baswedan, Cuma Ketuk Palu

TRIBUNKALTIM.CO - Nama politikus PDIP Prasetyo Edi MArsudi turut disebut-sebut dalam kasus pengadaan lahan rumah DP 0 persen.

Diketahui, Prasetyo Edi Marsudi merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Tak tinggal diam, politikus PDIP ini turut menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pihak yang mengetahui program ini.

Diketahui, kasus pengadaan lahan rumah DP 0 persen ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui bahwa dia yang mengesahkan program DP 0 rupiah yang kini terkait kasus dugaan korupsi.

Namun ia memastikan hanya mengetuk palu pengesahan karena program itu bagus.

Baca juga: Wagub DKI Bocorkan yang Terjadi Andai Anies Baswedan Dipanggil KPK, Kasus Lahan Rumah DP 0 Persen

Baca juga: Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Anies Baswedan Datang dengan Sejumlah Masalah

Terkait detilnya ia memastikan tak mengetahui, ia yakin detil pembelian tanah yang kini dijadikan bukti kasus korupsi ada di bagian Pemprov DKI Jakarta.

Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan pasti paling mengetahui detilnya dan paling bertanggung jawab atas kasus itu.

Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, salah alamat jika KPK memeriksa Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pembelian lahan rumah Dp 0 rupiah.

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah, dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

Pembelian tanah yang menjadi kasus itu berada di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini merasa difitnah dan terkejut karena namanya disebut dalam pemberitaan yang ada.

“Perencanaan pertamanya dari Gubernur dan diarahkan ke saya.

Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021).

Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, banyak pihak yang terlibat dalam pembelian tanah di Cipayung untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Di antaranya DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi B.

Kemudian Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perumda Sarana Jaya.

“Jadi, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu (mengesahkan), dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua Komisi saat itu bukan saya, dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan nggak enak,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai Kepala Daerah di DKI Jakarta, Anies dianggap mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya.

“Saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi,” imbuhnya.

Baca juga: Merakyat, Anies Baswedan Ajak Anak Makan di Warkop, Ingat Masa Lalu di Jabar, Tebak Daerah Penjual

Dia menambahkan, setelah anggaran pembelian tanah disetujui dewan, Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan payung hukum untuk proses pencairan duit.

Karena itu, Prasetyo tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya.

Meski merasa disudutkan, Prasetyo tidak merasa menjadi kambing hitam atau pihak yang disalahkan dalam kasus ini.

“Saya nggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) dan saya nggak merasa (dikambing hitamkan) karena nggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang mengatakan dosanya,” ucap dia.

Seperti diketahui, pada Jumat (5/3/2021) lalu Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembelian lahan di Cipayung, Jakarta Timur seluas 41.921 meter persegi yang dibeli tahun 2019 lalu.

Selain Yoory, KPK juga menetapkan tiga pihak sebagai tersangka, yakni Anja Runtuwene, Tommy Adrian dan PT Adinara Propertindo selaku penjual tanah.

Sorotan PSI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, menyoroti program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan.

Eneng menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah down payment (DP) 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.

Kasus tersebut tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP diduga tersandung masalah itu.

Menurut Eneng, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies Baswedan agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.

Baca juga: Anies Baswedan Pamer Patung Yuri Gagarin, Publik Sorot Komunis, Bandingkan Jika Diresmikan Ahok

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak.

Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran," kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Dipaparkan Eneng, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 persen adalah sebanyak 232.214 unik.

Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.

Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.

Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci.

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja?

Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?

Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah.

Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Baca juga: Akhirnya Anies Baswedan Bawa Masalah ke Luhut Pandjaitan, Menteri Jokowi Disodori 3 Problem Jakarta

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program rumah DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan.

Sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

(*)

Ikuti Berita Nasional Terkini Lainnya

Artikel ini telah tayang dengan judul Ketua DPRD Sebut Anies Tahu Persis Program Rumah DP 0 Persen, Wagub Ariza Bilang Salah Alamat?, https://wartakota.tribunnews.com/2021/03/16/ketua-dprd-sebut-anies-tahu-persis-program-rumah-dp-0-persen-wagub-ariza-bilang-salah-alamat?page=all.