Kisruh Partai Demokrat

Kubu Moeldoko Kecewa Pemerintah Dianggap Ikut Terlibat Konflik Internal Partai Demokrat

Kedua kubu saling klaim merupakan kepengurusan yang sah di Partai Demokrat.

Tangkap Layar Kompas TV
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam. 

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.

Baca juga: Moeldoko Terlibat Kisruh Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Mencerminkan Moral dan Kehormatan Prajurit

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais. (Tangkap Layar YouTube Amien Rais Official)
Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: SEMPAT Ricuh dengan Polisi, Massa Aksi Geruduk Markas DPP Demokrat & Blokade Jalan, Ingin Ketemu AHY

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla Kepada AHY yang Berseteru dengan Moeldoko Berebut Partai Demokrat, Singgung Golkar

Kemenkumham Periksa Berkas Demokrat versi KLB

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) kini sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.

"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses."

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved