Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Polemik Tapal Batas Kutim-Bontang, Agiel: Harus Ada Sinergitas Pemprov Kaltim dengan Pihak Terkait

Persoalan tapal batas antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang kembali mencuat. Pemprov Kaltim diminta melakukan koordinasi

HUMAS DPRD KALTIM
Tapal batas yang masih jadi polemik yakni Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutim. Secara geografis daerah tersebut masuk wilayah Kutim. Namun secara teritorial, Sidrap itu lebih dekat dengan wilayah Bontang. 

SANGATTA - Persoalan tapal batas antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang kembali mencuat. Pemprov Kaltim diminta melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutim dan Pemkot Bontang membahas solusi tersebut.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno, belum lama ini. Dijelaskannya, tapal batas dimaksud dan polemik saat ini yakni Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutim. Secara geografis kata Agiel, daerah tersebut masuk wilayah Kutim. Namun secara teritorial, Sidrap itu lebih dekat dengan wilayah Bontang.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno (TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO)

Karena itu, mayoritas masyarakat yang berada di Sidrap meminta agar wilayahnya dimasukkan ke wilayah Bontang. Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, kalau Sidrap ingin masuk ke Bontang, harus ada perubahan undang-undang yang memayungi pemekaran daerah di Kaltim, khususnya Permendagri 25 tahun 2005.

"Sebab dalam regulasinya, batas wilayah sudah diatur. Nah, memang secara administratif, orang-orang di Sidrap mayoritas memiliki KTP Bontang. Hal ini dikarenakan pelayanan Bontang lebih dekat dari pada ke Kutim, sehingga mereka lebih memilih ber-KTP Bontang," beber Agiel.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim ini, masyarakat setempat sebenarnya ingin mendapatkan pelayanan cepat dari sisi administratif. Karena faktor jarak, pelayanan itu sulit didapatkan. Di sisi lain, wilayah itu juga masuk Kutim dan bukan Bontang.

"Jadi memang harus ada sinergi antara Pemrov Kaltim, Bontang dan Kutim membicarakan hal itu. Memang masih panjang prosesnya ini," jelas dia.

Tak ingin persoalan ini berlarut, Agiel menawarkan solusi. Ia mendorong Pemkab Kutim mengambil langkah memberikan pelayanan terabik kepada masyarakatnya, khususnya yang bermukim di Sidrap.

"Harus ada kantor pelayanan terdekat untuk masyarakat Sidrap. Artinya, daerah itu harus ada semacam kantor kelurahan atau kantor desa yang bisa memberikan pelayanan lebih dekat kepada mereka," sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan Agiel, persoalan yang terjadi, Pemkab Kutim sampai saat ini belum memenuhi kebutuhan pelayanan administratif kepada warga Sidrap.

"Artinya, kalau memang masyarakat itu memilih tinggal di Kutim, ya harus dibukakan peluangnya juga. Jangan sampai tidak ada peluang mereka untuk mendapatkan pelayanan yang cepat," terang dia.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutim ini berharap, kedua pihak tidak hanya memikirkan batas wilayah, namun yang terpenting bagaimana masyarakat Sidrap mendapat pelayanan dalam berbagai bidang.

"Yang terpenting, bagaimana masyarakat di sana bisa mendapatkan pelayanan maksimal. Untuk itu, harus cepat dicarikan solusinya, sehingga tidak berlarut-larut," tegas Agiel. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved