Zero Tolerance Diprotes Warga Balikpapan, Politisi PKS Ini Nilai Kurang Sosialisasi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Kebijakan Zero Tolerace menuai protes warga sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan.

Keluhan warga itu sampai ke telinga Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari.

Ia menilai penerapan kawasan tertib lalu lintas atau zero tolerance di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman kurang sosialisasi.

Baca juga: BREAKING NEWS Kebakaran Rumah di Gunung Polisi Balikpapan, Sementara 4 Unit Dilahap Si Jago Merah

Baca juga: Pendidikan dan Latihan Personel Basarnas di Balikpapan Rampung Hari Ini

“Sosialisasi yang dilakukan ini saya lihat memang kurang masif," katanya, Kamis (18/3/2021).

Politisi PKS itu menuturkan, kesiapan yang dilakukan di lapangan untuk mendukung rencana kebijakan dinilai masih kurang.

Hal ini tentunya, akan menjadi catatan bagi kepolisian sebagai instansi yang menjalankan kebijakan tersebut.

Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi sebagian masyarakat terkait pemberlakuan aturan.

Baca juga: Pasokan Kurang, Harga Cabai di Balikpapan Tembus Rp 100 Ribu PerKilogram

Menurutnya, ketersediaan gedung parkir yang direalisasi tahun 2017 oleh pemerintah masih belum didukung sarana dan prasarana.

Diantaranya untuk mobilisasi pemilik kendaraan dari gedung parkir yang ketempat tinggalnya.

“Idenya memang bagus yang sudah disampaikan oleh Kapolresta Balikpapan, cuma persoalannya adalah kondisi di lapangan,” terangnya.

Subari menuturkan, kebijakan bebas parkir di jalan protokol perlu diapresiasi.

Sebab memiliki dampak bagi kenyamanan pengendara.

Khususnya di sepanjang jalan protokol dari arah Tugu Beruang Madu di simpang MT Haryono-Jenderal Sudirman, sampai Jalan Kutai di kawasan Pantai Melawai.

Baca juga: Disinggung Pajak THM Terlalu Tinggi, DPRD Balikpapan Nilai Angkanya Sudah Sesuai Perda

Namun, penerapan kebijakan itu belum sepenuhnya efektif. Lantaran masih ada masyarakat yang masih melanggar peraturan. 

Menurut Subari, pihak kepolisian dan dinas terkait (Dishub) masih harus melancarkan sosialisasi yang lebih massif.

Dibarengi dengan pembangunan semacam shelter atau infrastruktur yang memadai. Begitu juga dengan kebijakannya.

Ia pun menyebut akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pihak eksekutif untuk membahas evaluasi zero tolerance. 

“Disiapkan segala sesuatunya, agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” imbuhnya. (*)

Berita Balikpapan Terkini