UPK 75 Tahun RI Bisa Digunakan Bertransaksi, Berikut Syarat dan Mekanisme Penukarannya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI telah efektif berlaku mulai kemarin (22/3/2021). Kebijakan inidikeluarkan Bank Indonesia (BI).

Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di seluruh wilayah NKRI untuk melakukan penukaran dan memiliki UPK 75 Tahun RI sebanyak-banyaknya.

Untuk memilikinya, ada mekanisme penukaran yang perlu dilakukan masyarakat.

Baca juga: Masyarakat Bisa Miliki Lebih Banyak UPK 75 Tahun RI untuk Transaksi, Simak Cara Penukarannya

Menurut Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Balikpapan, Sri Darmadi Sudibyo, mekanisme penukaran untuk memperoleh UPK 75 Tahun RI setelah implementasi kebijakan baru masih tetap sama.

"Masyarakat bisa melalui penukaran individu ataupun penukaran kolektif, baik itu di Kantor Bank Indonesia atau cabang bank umum yang telah ditunjuk," ujarnya, Selasa (23/3/2021).

Sebelum melakukan penukaran, masyarakat harus melakukan pemesanan baik itu pemesanan penukaran individu melalui PINTAR, ataupun pemesanan penukaran kolektif.

Dengan cara menyampaikan formulir permohonan penukaran dan data penukar melalui e-mail kepada kantor Bank Indonesia.

Saat melakukan penukaran, masyarakat harus membawa dokumen penukaran seperti KTP dan bukti pemesanan.

Kebijakan perluasan penukaran yang baru, masyarakat yang telah melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI baik melalui penukaran individu ataupun kolektif.

Baca juga: UPK 75 Legal Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Sah Dalam Transaksi Ekonomi

Mereka dapat kembali melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI dengan jumlah penukaran maksimal sebanyak seratus lembar setiap harinya.

"Dan dapat kembali melakukan penukaran pada hari berikutnya," urai pria berkacamata ini.

Apabila masyarakat mengalami kendala untuk melakukan pemesanan penukaran secara individu melalui PINTAR, masyarakat dapat datang langsung ke kantor Bank Indonesia sesuai waktu operasional layanan penukaran, yakni 08.00-11.00 Wita.

Masyarakat akan dibantu oleh petugas untuk melakukan pemesanan penukaran secara individu dan dapat langsung melakukan penukaran pada hari yang sama (H+0), selama persediaan masih ada.

"UPK 75 Tahun RI merupakan legal tender atau alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan dalam transaksi keuangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkasnya.

Persyaratan Menukar UPK 75 Tahun RI dengan Metode Individu

Penukar UPK 75 Tahun RI merupakan warga megara Indonesia yang memiliki KTP.

Masyarakat melakukan pemesanan penukaran melalui PINTAR untuk memperoleh bukti pemesanan penukaran atau datang langsung ke kantor Bank Indonesia.

Membawa dokumen penukaran berupa KTP asli, bukti pemesanan penukaran individu (apabila memesan melalui PINTAR), serta uang tunai senilai dengan nominal UPK 75 Tahun RI yang akan ditukarkan.

Menukar UPK 75 Tahun RI dengan Metode Kolektif

Minimal 17 orang warga negara Indonesia yang memiliki KTP melakukan pemesanan penukaran kolektif yang dikoordinasi oleh perwakilan penukar.

Kemudian, perwakilan penukar mengajukan permohonan penukaran kolektif dengan menyampaikan formulir permohonan penukaran dan daftar pemesan dalam bentuk file Ms. Excel kepada Bank Indonesia melalui e-mail untuk memperoleh bukti pemesanan penukaran kolektif.

Pada saat melakukan penukaran, perwakilan penukaran kolektif wajib membawa formulir permohonan penukaran UPK 75 Tahun RI yang asli, KTP perwakilan penukaran kolektif yang asli, fotokopi KTP sesuai dengan nama-nama yang tertera pada daftar pemesanan.

Selain itu, penukaran kolektif juga wajib membawa bukti pemesanan penukaran UPK 75 Tahun RI dalam bentuk digital atau hardcopy.

Bank, lembaga, instansi, korporasi, organisasi, ataupun asosiasi tetap dapat melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI secara kolektif untuk mewakili penukaran keluarga atau kolega.

Berita tentang UPK 75 Tahun RI

Penulis: Heriani | Editor: Mathias Masan Ola