Ibu Kota Negara
Ketua DPD RI Berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Singgung Ibu Kota Negara Smart City
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada pemerintah mengenai pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara
lihat foto
Keduanya dapat memiliki makna yang saling melengkapi.
Karakteristik modern city dan sustainable city ditandai dengan adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan, dan berpikir jauh ke depan.
"Sehingga kota tersebut terus melakukan upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi untuk mengatasi pemasalahan sosial," jelasnya.
Baca juga: Pradesain Istana untuk Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Tuai Pro Kontra, Jokowi Minta Saran Masyarakat
Ia menambahkan, catatan yang juga tidak kalah penting juga adalah perspektif keamanan.
Karena sebuah Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan corak sosial serta budaya masyarakat penduduk calon Ibu Kota baru.
"Sehingga tidak memiliki resistensi serta potensi konflik terhadap dinamika perpindahan Ibu Kota," tegasnya.
Sementara, indikator yang terkait dalam perspektif keamanan adalah indeks demokrasi Indonesia, indeks kerukunan beragama, dan indeks pembangunan manusia.
Sedangkan dalam perspektif pertahanan, sebuah Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan posisi geografis dan infrastruktur pertahanan Ibu Kota baru, sehingga tidak rentan dari serangan eksternal maupun bencana alam.
Adapun indikator untuk mengukur dalam perspektif pertahanan adalah indeks kerawanan bencana. indeks kekuatan militer global, dan indeks keamanan cyber global.
"Poin-poin tersebut harus sejalan juga dengan Visi Indonesia 2045. Sehingga pembangunan dan penataan Ibu Kota Negara di Kaltim ini dapat berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Persiapan Keamanan di Ibu Kota Negara, Rombongan Mabes TNI AD Kunjungi Penajam Paser Utara
Namun demikian, semua komitmen itu harus dimulai dengan keteguhan untuk mengeksekusi rencana-rencana tersebut dalam implementasi penganggaran dan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu, DPD RI secara berkelanjutan akan terus memantau perkembangan pembangunan IKN baru ini melalui mekanisme pengawasan yang berlaku," pungkasnya.
Berita tentang Ibu Kota Negara
Penulis Aris Joni | Editor: Budi Susilo
