Breaking News:

Berita Nasional Terkini

44 Tahun Diurus Keluarga Soeharto, TMII Diambil Negara, Ditenggat 3 Bulan Serahkan Pengelolaan Aset

Selama 44 tahun diurus keluarga Soeharto, Taman Mini Indonesia Indah ( TMII) diambil alih negara, ditenggat 3 bulan serahkan pengelolaan aset.

Kolase Tribunkaltim.co
Ilustrasi - Taman Mini Indonesia Indah dikelola yayasan keluarga Soeharto. 

TRIBUNKALTIM.CO - Selama 44 tahun diurus keluarga Soeharto akahirnya Taman Mini Indonesia Indah ( TMII) diambil alih negara.

Pihak pengelola TMII, Yayasan harapan Kita ditenggat 3 bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset kepada negara.

Belakangan diketahui Yayasan Harapan Kita merupakan yayasan keluarga Soeharto.

Pengambilalihan aset senilai Rp20 Triliun tersebut atas dasar Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang baru diterbitkan presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara ( Kemensetneg) akan mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ( TMII) dari Yayasan Harapan Kita.

Yayasan itu diberi waktu 3 bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset negara tersebut ke tim transisi yang dibentuk Kemensetneg.

"Dalam waktu tiga bulan pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers daring, Rabu (7/4/2021) dilansir Kompas.com.

Baca juga: Aset Taman Mini Indonesia Indah Diambil Alih Negara, Nilainya Rp20 Triliun, Nasib Pekerja di TMII?

Pratikno mengatakan, hal ini sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Dilihat dari salinan Perpres yang diunduh Kompas.com dari laman resmi Sekretariat Negara, disebutkan bahwa sebelum dilakukan serah terima, Yayasan Harapan Kita dilarang membuat atau mengubah perjanjian terkait pengelolaan TMII dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kemensetneg.

Yayasan Harapan Kita juga dilarang mengganti pengurus, direksi, manajemen pengelola, atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola TMII tanpa persetujuan tertulis dari Mensesneg.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved