Ibu Kota Negara Hadir di Penajam Paser Utara, DPRD PPU Beber Kemampuan SDM Setempat Masih Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Menyambut Ibu Kota Negara yang baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, diperlukannya peningkatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan lainnya.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penajam Paser Utara (DPRD PPU), Hartono Basuki kepada Tribunkaltim.co di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Kata dia, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia di Penajam Paser Utara.

Juga pemerintah provinsi dan pusat juga diharapkan dapat terlibat.

Baca Juga: Isu Lahan Warga Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Itu Urusan Kecil

Baca Juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini

"Sebab kemampuan SDM di Penajam Paser Utara masih sangat rendah dan butuh perhatian seluruh pihak," kata Hartono, Selasa (13/4/2021).

Dikatakannya, dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara harus dibutuhkan dukungan penuh dari segala pihak baik dari provinsi serta pusat.

Dengan dukungan atas diberikannya pengetahuan dan skil kepada masyarakat PPU hal ini diharapkan bisa menjada daya saing agar tidak tertinggal ataupun tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

"Karena ketika ribuan atau jutaan orang hadir, tentu mereka sudah punya kemampuan SDM dan finansial. Kalau tidak dipersiapkan, masyarakat khususnya di Sepaku akan ketinggalan, kalah bersaing," kata dia.

Dikatakan Hartono, bidang pendidikan, insfratruktur dan kesehatan adalah sekor yang paling penting menajdi perhatian penting tak hanya dari Pemkab Penajam Paser Utara, tetapi dari Pemprov Kalimantan Timur dan pemerintah pusat

"Di Kecamatan Sepaku sendiri layanan kesehatan juga masih belum maksimal karena belum didukung dengan perawlatan medis dan tenaga medis yang memadai," ujarnya.

Oleh karenanya peningkatan Sumber Daya Manusia, kesehatan, pendidikan dan lainnya dianggap harus di realisasi oleh pemerintah tingkat daerah hingga pusat.

Gunakan Lahan Tak Sampai 10 Persen

Penggunaan lahan demi memuluskan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tak sampai 10 persen. Persentase tersebut berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, ada 256 ribu hektare (ha) lahan yang akan menjadi wilayah IKN.

Namun, dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Negara hanya akan menggunakan 5.600 hektare bidang tanah.

Baca juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini

Baca juga: Bappenas Beber Skema Pembiayaan IKN, Suharso Monoarfa: Seperti Nyicil Mobil

"Ini jauh di bawah 10 persen. Dari sisi itu kita respek terhadap lingkungan," ujarnya.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembuktian negara.

Indonesia yang selama ini dituduh merusak lingkungan dan hutan, mampu memulihkan jantung dunia.

Pasalnya, dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara, Bappenas akan mengganti dan memperbaiki hutan kembali.

Sebagaimana diketahui, lokasi kawasan Ibu Kota Negara baru memang masuk ke dalam hutan lindung indonesia.

"Kita menjanjikan kepada dunia, IKN adalah Forest City. Akan kita replanting dan akan kita lakukan perbaikan hutan. Kita ingin demonstrasikan kepada dunia," ucapnya.

Ia juga memastikan, pembangunan Ibu Kota Negara tidak akan mengganggu populasi hewan endemik Kalimantan, Bekantan.

Pihaknya terus berupaya untuk memastikan agar pembangunan IKN tidak mengganggu habitat Bekantan, salah satunya dengan menghadirkan para ahli.

Kendati demikian, ia tak menjabarkan secara detail terkait cara menjaga hutan habitat Bekantan seiring berjalannya pembangunan Ibu Kota Negara.

"Tidak akan diganggu. Masyarakat yang menjadi enklave, saya kira mereka juga harus terangkat kesejahteraannya. Jangan sampai merasa terasingkan," jelasnya.

Selain itu, Suharso mengklaim, antusiasme masyarakat Kalimantan Timur terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru, begitu tinggi.

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur justru bergembira melihat daerahnya akan menjadi ibu kota negara.

"Orang daerah jauh lebih gembira dibanding orang di pusat. Termasuk pers di daerah, lebih gembira ketika ada pembangunan Ibu Kota Negara," kata dia.

"Kan mereka keingintahuannya tinggi, karena akan jadi orang ibu kota," ucapnya.

Berita tentang Penajam Paser Utara

Berita tentang Ibu Kota Negara

Penulis Dian MS | Editor: Budi Susilo