Berita Nasional Terkini
DPR akan Minta Penjelasan Prabowo Soal Denwalsus, 100 Orang Bodyguard yang Dilatih di Kopassus
Komisi I DPR akan meminta penjelasan Prabowo Subianto soal Detasemen Kawal Khusus ( Denwalsus ), yakni 100 orang bodyguard yang dilatih di Kopassus.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Komisi I DPR akan meminta penjelasan Prabowo Subianto soal Detasemen Kawal Khusus ( Denwalsus ), yakni 100 orang bodyguard yang dilatih di Kopassus, Jawa Barat.
Nama Menteri Perhatanan, Prabowo Subianto baru-bari ini tengah jadi pembicaraan hangat.
Hal ini lantaran Menhan RI itu bikin sebuah gebrakan merekrut 100 personel pasukan terlatih untuk mengawal tamu VVIP, tamu kehormatan di Kemenhan, termasuk bertugas mengawal dirinya.
Pasukan ini diberi nama Detasemen Kawal Khusus atau Denwalsus.
Tugas spesifik Denwalsus adalah mengawal keamanan di kementerian yang ia pimpin.
Sejumlah pihak pun angkat bicara soal Denwalsus ini.
Komisi I DPR akan meminta penjelasan Prabowo terkait keberadaan Denwalsus.
Selain itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan agar jangan sampai Detasemen Kawal Khusus ( Denwalsus ) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) disalahpahami masyarakat.
Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @rizky_irwansyah, Kamis (8/4/2021) menampakkan sejumlah prajurit yang tengah berbaris rapi.
"Mereka adalah :
"Detasemen Kawal Khusus ( Denwalsus ) Kementerian Pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto," tulis Rizky Irwansyah di kolom caption yang menyertai video tersebut.
Dijelaskan bahwa pasukan khusus ini dilatih untuk menjadi pengawal di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Termasuk Prabowo sendiri selaku Menhan dan tamu-tamu penting di Kemenhan.
"Mereka dilatih, ditempa, dididik di Batu Jajar, Pusdiklat Kopassus di Jawa Barat.
Baca juga: Menantu Habib Rizieq Skak Bima Arya, Walikota Bogor Dituduh Jadi Pemicu Kerumunan di RS UMMI Bogor
Baca juga: Ini Cara Daftar, Cara Mengecek Bantuan UMKM BRI Tahap 2 2021 di Link E-Form BRI eform.bri.co.id/bpum
"Denwalsus ini bertugas untuk mengawal serta menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan dan juga upacara penyambutan jajar kehormatan tamu tamu negara.
"Pasukan ini di seleksi dan dipilih langsung oleh Menteri Pertahanan, tiap tiap personel di bekali kemampuan penjagaan serta pengawalan VVIP, pola penyambutan tamu dalam serta Luar Negeri dan tentu nya kemampuan lain yang tak bisa saya jabarkan," terangnya.
Tanggapan Komisi I DPR
Menanggapi hal itu, Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha angkat bicara.
Dilansir Sosok.ID dari KOMPAS TV, ia meminta Prabowo untuk menjelaskan secara rinci dan utuh terkait pembentukan Denwalsus Kemenhan tersebut.
Menurutnya, Prabowo harus menjelaskan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) serta sumber anggaran dari Denwalsus Kemenhan tersebut usai reses di DPR.
"Agar kami bisa mendapatkan gambaran secara utuh dan komprehensif," kata Tamliha dikutip dari Kompas.com pada Minggu (11/4/2021).
Tamliha mengatakan, nantinya jangan sampai ada tumpang tindih dalam detasemen yang sudah tersebntuk di unit organisasi (UO) Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
"Menghindari tumpang tindih terhadap detasemen lain yang sudah terbentuk pada unit organisasi (UO) Angkatan Darat, Laut dan Udara," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak telah mengatakan bahwa Denwalsus bertugas untuk mengawal tamu militer Kemenhan.
"Sejak lama (Denwalsus) sudah ada di bawah kendali Mabes TNI yang ditugaskan di Kemenhan RI.
Hanya saja, memang dilakukan penyegaran personelnya," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/4/2021).
Ia mengatakan, Prabowo meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyediakan personel yang memiliki fisik sempurna untuk Denwalsus.
Mengingat mereka nantinya akan menjadi tampilan depan dalam setiap upacara penyambutan tamu-tamu Kemenhan.
"Makanya Pak Menhan memberikan perhatian khusus terkait hal ini, karena menjadi salah satu simbol wibawa kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, Denwalsus ini berjumlah sekitar 100 orang lebih.
"Ada sekitar 100 orang anggota," tutur Dahnil.
Pengamat Militer Ingatkan Prabowo
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan agar jangan sampai Detasemen Kawal Khusus ( Denwalsus ) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) disalahpahami masyarakat.
Fahmi menjelaskan keberadaan Denwalsus di Kemhan sebenarnya bukan hal baru.
Pasukan semacam itu, kata Fahmi, bukan hanya dimiliki oleh Kemhan.
Hanya saja, kata dia, di institusi lain ada yang merupakan satuan setingkat kompi dan ada pula yang setingkat batalyon misalnya Batalyon Kawal Protokoler Negara yang bertugas di lingkungan istana.
Soal personel denwalsus juga dibekali beragam kemampuan antara lain pengamanan VIP dan penanggulangan teror pun menurut Fahmi tak masalah sepanjang kualifikasi tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Ia juga menilai kewenangan pada mereka tidak akan tumpang tindih dengan TNI sepanjang perannya dibatasi hanya di lingkungan Kemhan dan sesuai fungsi yang telah ditentukan.
Lagipula, kata dia, personel Denwalsus tetap anggota TNI yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
Meski status Kemhan adalah lembaga sipil, namun, kata dia, sebagian pejabat dan pegawai Kemhan berasal dari TNI.
"Menurut saya, masalahnya ada pada gembar-gembor yang berbau romantisme, nostalgia, sehingga ini terkesan memang sesuatu yang sangat cetar dan istimewa.
Di satu sisi ada yang bangga, di sisi lain ada yang khawatir.
Nah soal kekhawatiran ini, kita perlu ingatkan Pak Menhan agar jangan sampai keberadaan Denwalsus ini kemudian disalahpahami oleh masyarakat," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (13/4/2021).
Ia mengaku khawatir masyarakat akan membayangkan Denwalsus bakal diarahkan menjadi pasukan semacam Cakrabirawa atau Tim Mawar seperti di masa lalu.
"Apalagi Kemhan juga sedang serius menyiapkan puluhan ribu personel Komcad plus membeli senjata api untuk pelatihannya. Nanti malah dikira sedang siapkan angkatan kelima," kata Fahmi.
Fahmi juga menilai permintaan khusus Prabowo kepada Mabes TNI terkait pengadaan pasukan tersebut tidak menyalahi kewenangannya.
"Menhan bisa meminta itu.
Jangan lupa juga, dalam urusan anggaran (APBN), Menhan itu statusnya adalah Pengguna Anggaran sedangkan Panglima TNI adalah Kuasa Pengguna Anggaran," kata Fahmi.
Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar terkait pengadaan pasukan tersebut.
"Dan tampaknya presiden juga sejauh ini seperti memberi 'keleluasaan lebih' bagi Pak Menhan ini dalam mengelola rumah tangganya, meski tak jarang memicu kegaduhan seperti penunjukan pejabat eks Tim Mawar, soal rencana pembentukan Komcad yang tergesa-gesa, hingga soal Denwalsus sekarang ini," kata Fahmi.
Baca juga: Luhut dan Prabowo Termasuk? Inilah Daftar Lengkap 15 Menteri yang Layak Diganti Versi Lembaga Survei
Baca juga: Ngabalin Bocorkan Pekan Ini Jokowi Reshuffle Kabinet, Daftar 5 Menteri yang Aman, tak Ada Prabowo
(*)
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berita tentang Prabowo Subianto
