Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

DPRD Kaltim Sampaikan Usulan Prioritas di Musrenbang, Makmur: Perlu Evaluasi Program Pembangunan

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan pokok-pokok pikiran pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Editor: Syaiful Syafar
HUMAS DPRD KALTIM
MUSRENBANG - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK (tiga dari kanan) bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, Sekprov Kaltim Muhammad Sa'bani, dan Forkopimda Kaltim pada pembukaan Musrenbang Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan pokok-pokok pikiran pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kaltim tahun 2022 pada Kamis (22/4) di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Makmur menyebutkan, pokok-pokok pikiran dimaksud memuat sejumlah usulan prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga bisa sinergi dengan program pembangunan dari pemerintah provinsi.

Menurutnya, program pembangunan Kaltim harus dievaluasi di seluruh bidang terlebih seiring dengan pandemi covid-19 yang membuat banyak perubahan dan dampak pada pembangunan dalam arti luas.

Mantan Bupati Berau itu mengingatkan tentang pentingnya sinkronisasi rencana kerja pembangunan daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota, agar tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat bisa maksimal.

Baca juga: DPRD Kaltim Pertanyakan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Rp 1,5 Triliun, Belum Terealisasi

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pemerintah Ketatkan Prokes di Pasar Ramadhan

Baca juga: Pembangunan IKN Segera Dimulai, Ketua DPRD Kaltim Minta Pembangunan Dilakukan Secara Merata

Ia juga menyampaikan tentang Kaltim sebagai IKN kedepannya, harus mempersiapkan diri khususnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dan daerah lain sebagai penyangga wajib mengambil peran.

Politisi Golkar itu mencontohkan, kesiapan tugas-tugas ketenagakerjaan yakni menciptakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan memiliki daya saing.

Dinaskertrans sebagai leading sector bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah.

"Pembangunan kesehatan, porsi dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan melalui program-program penyuluhan kepada masyarakat bagaimama hidup sehat," katanya.

"Kekurangan dokter dan tenaga medis juga bidan, ini kesempatan bagaimana meningkatkan kualitas dunia kesehatan, bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat seperti puskesmas sebagai tumpuan dan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan," tambahnya. (adv/hms4)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved