Malinau Wilayah Perbatasan, Wempi-Jakaria akan Berkomunikasi ke Pemprov dan Pemerintah Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sebagai wilayah yang masuk dalam kawasan perbatasan, tepatnya di perbatasan RI-Malaysia, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, memiliki beragam persoalan.

Seperti halnya persoalan pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemerataan ekonomi.

Menurut Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Pusat, dalam membangun wilayah perbatasan.

Baca juga: Resmi Dilantik sebagai Bupati dan Wabup Malinau, Duet Wempi-Jakaria Prioritaskan Dua Sektor Ini

Baca juga: BREAKING NEWS Pelantikan Bupati Malinau Dimulai, Tamu Undangan Dibatasi, Pintu Masuk Dijaga Ketat

Karena menurutnya, membangun wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus seirama dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Hal tersebut ia sampaikan usai dilantik menjadi Bupati Malinau oleh Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Selasa (26/4/2021).

"Kabupaten Malinau kabupaten perbatasan, tentu ini menjadi serambi perbatasan, saya yakin pihak Pusat dan Pemprov Kalimantan Utara mengerti apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan," ujar Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa.

"Kami akan bangun komunikasi, karena Malinau tidak bisa membangun sendiri wilayah perbatasan, harus seirama dengan Pusat dan Pemprov, baru kita bisa mewjudukan," tambahnya.

Senada dengan Bupati Malinau, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris berharap pihak Pemprov Kaltara dapat memberikan atensi lebih untuk Kabupaten Malinau.

Utamanya untuk akses jalan, air bersih hingga listrik, dan akses ekonomi agar petani dapat menjajakan hasil taninya.

"Tentu kami harap, pihak Pemprov memberikan perhatian bagi Malinau sebagai kabupaten di perbatasan RI-Malaysia," ujar Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.

"Semoga dalam waktu dekat, akses-akses jalan sudah dapat dilalui, agar para petani kita di Malinau bisa memasarkan hasil taninya, begitu juga infrastruktur air, listrik saya kira harus diperhatikan," tuturnya.

Tak hanya pada pembangunan infrastruktur, Norhayati berharap, Pemprov Kaltara juga bisa meningkatkan produk-produk lokal Malinau, agar berdaya saing.

"Produk lokal seperti kopi lalu batik, saya kira ini bisa menjadi contoh daerah lain untuk meningkatkan produk lokal, dan kami harap pihak Pemprov bisa memperhatikan agar bisa lebih ditingkatkan," katanya.

Menurut Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, mengutamakan produk lokal akan menjadi model ekonomi Pemprov Kaltara.

Karena menurutnya, dengan menyerap lebih banyak produk lokal, maka ketahanan ekonomi dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat akan lebih terasa.