Boleh Mudik Lokal, Walikota Tarakan dr Khairul Tegaskan Prokes dan Kapasitas 50 Persen Masih Berlaku

Walaupun pada faktanya sudah mulai kembali abai dengan aturan ini lanjutnya, pihaknya nanti akan menyiapkan posko pengawasan.

"Ini sudah ada yang abai terhadap prokes. Nanti kita akan perketat lagi dan teknis diatur teman-teman posko," bebernya.

Adapun antisipasi masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak resmi menurutnya itu tidak banyak karena rerata PMI dipulangkan resmi dan dikawal ketat.

Termsuk nanti antarprovinsi lanjutnya, dari Berau yang paling terdekat dengan Bulungan, Tarakan.

Ini juga perlu diantisipasi dari teman-teman satgas di pelabuhan batasan Tanjung Selor dan Berau.

"Mungkin dari Samarinda dan Berau nanti akan dicegat di perbatasan Tanjung Selor," urainya.

Jika ternyata ada yang lolos, menurutnya yang bersangkutan bisa dikatakan sudah lolos skrining dan bisa sampai ke Tarakan tidak bermasalah.

"Kalau dia sudah nyeberang ke Tarakan tidak mungkin mau diperiksa lagi dari mana saja. Sama juga misalnya jalur tikus mestinya Sebatik harus mengetatkan dan mengantisipasi," ungkapnya.

Karena begitu sampi ke Tarakan lewat jalur resmi, petugas tentu kesulitan dan sudah menganggap clean and clear boleh melanjutakan perjalanan.

Peraoalannya saat ini, komtimen penerapan 50 persen kapasitas speedboat yang kadang abai dilakukan motoris dan agen speedboat.

Sehingga dalam hal pengawasan nanti akan diawasi ekstra ketat oleh personel yang bertugas di posko. " Itu nanti ada KSKP, Dishub Tarakan, KSOP, KKP, nanti digabung jadi satu," ungkapnya.

Selama ini masih ditemukan tempat duduk speedbost tidak menerapkan kapasitas 50 persen.

Lanjut Wali Kota Tarakan, itu deviasi aturan. Tentu saja pelaksanaannya bisa saja berbeda di lapangan.

"Makanya dua minggu ini kita minta tolong, kita berharap sebenarnya prokes yang harus dijaga," katanya..

"Nanti akan ada posko memantau dan mengawasi termasuk juga turun ke speedboat semoga itu terpantau," urainya.