13 Tahun KTT Tak Punya Pusat Pemerintahan, Pembangunannya Terganjal Sengketa Lahan Hutan

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali dan Hendrik melakukan audiensi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan di Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (5/5/2021) kemarin.

Melalui rilisnya, pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Pada kesempatan itu, Ibrahim Ali meminta dukungan Pemerintah Kaltara atas sengketa lahan hutan di Tana Tidung.

Tidak hanya itu, pihaknya juga membahas terkait pelepasan aktiva Hak Guna Bangunan (HGB) PT Inhutani yang berada di sekitar rencana pembangunan pusat pemerintahan yang dimaksud.

Sebelumnya disampaikan Ibrahim Ali, pusat pemerintahan Tana Tidung harus tuntas di tahun 2021 ini.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Sebut Kedatangan Tim Kemendagri Bantu Percepat Bangun KBM

Sehingga pada 2022 mendatang, Pemkab Tana Tidung bisa melakukan peletakan batu pertama.

"Sekarang proses, pemerintahan lagi berproses untuk masalah peralihan status lahan, izin dan lain-lain lah. Karena miris juga selama 13 tahun, KTT belum punya pusat pemerintahan," ujarnya.

Sekadar diketahui, hampir 480 hektare wilayah Tana Tidung masih merupakan kawasan hutan produksi, yang sebagian besar dipegang oleh beberapa perusahaan.

Hal itu tentu menjadi PR besar bagi Ibrahim Ali dan Hendrik ke depannya guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kita minta dukungan masyarakat KTT, sesungguhnya yang dikerjakan pemimpin kalian adalah untuk bicara kepentingan masyarakat ke depan. Jangan berpikir hari ini dan besok, tapi pikir jangka panjang, hari ini, besok, lima tahun ke depan untuk anak-cucu kita," tuturnya. (*)

Baca juga: Soal Lahan Inhutani di Nunukan, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Beri Respon ke Eks Korban Kebakaran

Berita tentang KTT

Berita tentang Ibrahim Ali

Berita tentang Zainal Arifin Paliwang

Penulis: Risnawati | Editor: Rahmad Taufiq