Berita Kukar Terkini
Jadi Daerah Percontohan Program Smart City, Pemkab Kukar Prioritaskan Tangani Area Blank Spot
Guna menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Katim), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya berinovasi untuk men
Penulis: Aris Joni |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Guna menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Katim), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya berinovasi untuk menjadi daerah percontohan, salah satunya dengan melaksanakan program Smart City.
Di mana Kabupaten Kukar juga menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan IKN bersama Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan ditetapkan Kementerian Kominfo RI sebagai salah satu dari 48 daerah se-Indonesia sebagai daerah percotohan untuk program Smart City.
“Persiapan ibu kota negara yang baru. Jadi kita juga termasuk wilayah yang menjadi percontohan untuk program smart city,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Kamis (20/5/2021).
Sunggono mengatakan, Program Smart City yang dijalankan salah satunya penanganan blank spot di Kukar.
Di mana saat ini, ucap dia, masih ada sekitar 23 desa di Kukar yang masih mengalami blank spot atau tidak tertangani sinyal komunikasi.
Baca juga: Raih Penghargaan Kearsipan Nasional, Kukar Peringkat 12 Nasional dengan Predikat Sangat Memuaskan
“Dengan adanya program ini mudah-mudahan ke depan masalah blank spot itu bisa teratasi, termasuk program lainnya,” ujar dia.
Pasalnya, ucap Sunggono, Program Smart City bukan hanya berkenaan dengan penanganan blank spot saja, melainkan juga program terkait penataan wilayah dan penataan lingkungan.
“Tadi juga sudah disampaikan Menkominfo supaya masyarakat tidak gaptek terhadap teknologi, pemerintahan, kemudian dunia usaha juga semuanya punya pemahaman yang sama tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemajuan suatu wilayah,” jelasnya.
Bahkan, ucap dia, Bupati Kukar Edi Damansyah juga sudah berkomitmen untuk menghilangkan blank spot di wilayah Kukar dengan beberapa program yang berbasis teknologi informasi ke depannya.
Sementara 23 desa yang masih mengalami blank spot sedang diupayakan komunikasinya dengan Kementerian Kominfo untuk dibantu percepatan.
Bahkan, ucap Sunggono, sekarang suratnya sudah ditandatangani bupati untuk meminta kementerian bisa meninjau langsung wilayah-wilayah tersebut.
“Bukan hanya dana dari kita juga tapi percepatannya bisa juga dana dari kementerian. Semoga pusat bisa merespons itu,” ucapnya. (*)
Penulis: Aris Joni | Editor: Rahmad Taufiq
