Audit Dana BOS dan BOSDA di Berau Dipastikan Dilaksanakan Tahun Ini

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Audit terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun 2020 akan masuk pada kegiatan di tahun 2021 ini.

Lantaran sebelumnya, hingga menjelang pergantian tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Berau tidak melakukan audit terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada sekolah di seluruh Kabupaten Berau.

Inspektur Pembantu Wilayah Satu, Inspektorat Kabupaten Berau, Didi Rahmadi menjelaskan bahwa memang salah satu kegiatan pengawasan mereka yaitu pemeriksaan dan pengawasan kedua sumber dana tersebut.

Baca Juga: Sedang Rakit Bom untuk Babi, Kini Tangan Ju Terputus , Kini Terbaring di RSUD Abdul Rivai Berau

Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa di Berau Gunakan Siskeudes, 100 Kampung Harus Menerapkan

Pelaksanaan itu berpedoman pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (Juklak Juknis).

Sementara, Juknis penggunaan dana BOS terkhususnya beberapa kali mengalami perubahan lantaran pandemik COVID-19 juga menyasar pada dunia pendidikan.

“Tahun 2019 juga belum dilaksanakan, 2020 kemarin baru masuk tahun ini, tapi masih menunggu penyelesaian yang lainnya, jadi belum berjalan,” jelasnya kepada TribunKaltim.Co, Sabtu (22/5/2021).

Penyelesaian tugas yang dimaksud Didi, yakni bersifat mandatori dari BPKP berupa laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

Begitu juga pihaknya mengawasi pelaksanaan Vaksinasi. Kendati penundaan audit di tahun lalu terkendala penanganan Covid-19.

Baca Juga: Dinas Perkebunan Berau Inginkan Petani Sawit Swadaya Harus Miliki Kemitraan

Baca Juga: Harga Tandan Buah Segar Sawit Berau Berada di Angka Tertinggi

Kemudian, pelaksanaan nantinya akan membagi anggota ke dalam 4 wilayah. Contoh dalam satu wilayah menangani 9 perangkat daerah dan 25 kampung serta beberapa sekolah disana.

Selama ini pihaknya pun belum bisa melakukan audit secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah di Kabupaten Berau. Lantaran Berau memiliki 100 kampung dan untuk sekolah dasar saja sekolah lebih dari 100.

“Hari kerja pemeriksaan dalam satu tahun untuk audit bisa hitungannya mencapai 500 hari,” ungkapnya.

Saat pelaksanaan audit yang mereka awasai berupa pemeriksaan pada Bosda apakah penggunaannya sesuai dengan juknis, dan kesesuaian kegiatan dari keputusan kepala daerah.

Begitu juga dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) apakah memiliki kelengkapan dan mereka harus melakukan sinkronisasi dengan kegiatan. Jika mereka menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai.

Pihaknya berharap agar penggunaan BOS dan Bosda di tengah pandemik tetap terlaksana dengan efisien, efektif dan ekonomi sesuai dengan juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, jumlah besaran dana BOS dan Bosda sesuai dengan berapa banyak murid yang bersekolah. Contoh, perhitungan dana BOS di tahun 2020, per anak mendapatkan sebesar Rp 1 juta per siswa.

Baca Juga: Jadwal Keberangkatan Calon Jamaah Haji 2021 Asal Berau, Kemenag Beber Kuota Belum Tersedia

Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Pemkab Berau Berencana Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Selama pandemik, dana tersebut tetap diberikan, dan salah satu perubahan dalam Juknis, sekolah diperbolehkan memberikan tunjangan kuota dengan kedua sumber dana tersebut, terlepas dari bantuan dana kementerian pendidikan.

Menurut Didi, rasa khawatir terkait penyelewengan penggunaan dana BOS maupun Bosda dapat dibantu dengan pengawasan oleh Dinas Pendidikan.

Sebab sebelum pencairan dana, SPJ awal adalah wewenang pihak Dinas Pendidikan. Jadi, pihak mereka seperti menjadi tangan pertama pengawasan dari penggunaan dana BOS dan Bosda.

“Belum ada laporan yang aneh hingga saat ini, kami merasa terbantu dengan instansi terkatit. Setelah mandatori selesai dipastikan audit bisa terlaksana,” tandasnya. (*)

Berita tentang Berau