Sambangi Tribun Kaltara, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Ingin Ada Capres Independen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR- Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengunjungi Kantor Tribun Kaltara, Rabu (26/5/2021).

Dalam kunjungan perdananya ini, La Nyalla Mattalitti didampingi bersama anggota DPD RI lain, seperti Hasan Basri, Fernando Sinaga, Marthin Billa, Fachrul Razi, Sylviana Murni, Bustami Zainudin, dan hadir pula Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan.

Disambut oleh pimpinan Tribun Kaltara, Sumarsono, suasana perbincangan berlangsung hangat dan cair.

Menurut La Nyalla, DPD akan menggulirkan wacana amandemen ke-5, UUD 1945 dalam waktu dekat.

Di mana salah satu pasal yang akan diamandemen adalah mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Tanjung Selor, Wagub Yansen Harap Moratorium Pemekaran Dicabut

Dia mengakui dengan hasil amandemen ke-4 UUD 1945, DPD RI sebagai utusan daerah dan berasal dari jalur independen, tidak lagi memiliki kewenangan yang besar.

Seperti halnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, di luar dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat 2.

"Di dalam MPR itu terdiri dari dari utusan daerah dan perwakilan politik lalu terjadilah amandemen. Utusan daerah menjelma jadi DPD," ujar Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

"Setelah itu DPD tidak bisa ngapa-ngapain, yang bisa mengusung Presiden hanya partai politik," katanya.

"Haknya utusan daerah hilang, haknya kita sebagai non partisan tidak ada, padahal untuk jadi anggota DPD kita harus keluar parpol dan betul-betul independen," terangnya.

Baca juga: Kesan Ketua DPD RI Saat Berkunjung ke Kaltara, La Nyalla Sebut Tarakan Unik dan Punya Nilai Lebih

Mantan Ketum PSSI ini menyangkan kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD, mengingat perolehan suara yang dihasilkan oleh tiap anggota DPD tidak lebih kecil dari apa yang dihasilkan oleh anggota DPR.

"Lebih banyak kita lho suaranya dibandingkan DPR, kita juga dipilih langsung, ada fotonya ada namanya tidak seperti DPR," katanya.

Dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi, dirinya berharap rencana mengamandemen UUD 1945 dapat terlaksana tahun ini.