Pemkab PPU Kaji Kesiapan Warga Pesisir Sambut IKN, AGM Sebut Mereka Punya Potensi Besar

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi dan diseminasi terkait dengan kajian kesiapan masyarakat pesisir dalam mengahadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Sekadar diketahui, Kabupaten PPU adalah salah satu daerah yang terpilih untuk menjadi tempat pemindahan IKN yang baru.

Rencana pemindahan IKN baru telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

"Sebagai kabupaten yang ditempati untuk wilayah IKN, oleh karena itu PPU harus terus mengembangkan sumber daya yang ada dalam rangka mempersiapkan pemindahan IKN ini," ujar Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dalam sambutannya, Kamis (27/5/2021).

Dipaparkan AGM, perubahan IKN akan menjadikan seluruh aspek di wilayah yang baru mengalami penyesuaian sistematis dengan konsep modernisasi.

Baca juga: Dukung IKN, Perumda Benua Taka di PPU Rancang Pelabuhan Buluminung Jadi Pelabuhan Terintegrasi

Apabila sebuah kota menjadi ibukota, kota tersebut mengalami pertumbuhan signifikan dan akibatnya akan menghasilkan dampak demografi, sosial dan ekonomi dari kekuatan yang terakumulasi.

"Jika hal tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan ragam masalah dengan berbagai macam polemik yang muncul," ujarnya.

Dia menambahkan, pemindahan ibukota baru akan menimbulkan banyak peluang baru jika disiapkan dengan maksimal.

Pemindahan ibukota ke wilayah PPU memerlukan banyak persiapan termasuk di dalamnya keterkaitan dengan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial dan juga pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait pemindahan ibukota.

"Perlu dipahami, bahwa masyarakat pesisir di Kabupaten PPU adalah cerminan masyarakat yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan kualitasnya dengan memperhatikan peluang dan tantangan dalam hal kesiapan menghadapi perubahan yang sistematis," kata AGM.

Orang nomor satu di PPU itu menjelaskan, terjadi kesenjangan pendapatan, kemiskinan, pendidikan yang kurang, dan kesadaran hukum yang rendah, yang berimbas pada buruknya kesehatan dan tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri.

AGM berharap desentralisasi dapat lebih mendekatkan masyarakat lokal kepada proses pembuatan keputusan.

Keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas, yang didasari dan disemangati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

"Hal tersebut yang menjadi kunci keterbukaan kesadaran masyarakat pesisir di Kabupaten Penajam Paser Utara dan menuju pembangunan IKN yang baru. Untuk itu, perlu dikaji terkait kesiapan masyarakat pesisir di PPU dalam menyiapkan diri menyambut IKN," ucapnya.

Berita tentang PPU

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Rahmad Taufiq