WAWANCARA EKSKLUSIF Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Purnatugas dan Ajakan ke Senayan

TRIBUNKALTIM.CO - MINGGU (30/5/2021), menjadi moment bersejarah bagi Walikota Balikpapan Rizal Effendi. Setelah 15 tahun mengabdi di Pemerintahan Kota Balikpapan, satu periode menjadi wakil walikota dan dua periode menjadi walikota, Rizal Effendi bakal purnatugas.

Rizal Effendi mengakhiri jabatan di tengah pandemi Covid-19. “Tadinya mau happy ending berakhir masa jabatan akan tetapi jadi banyak pekerjaan rumah gegara pandemi Covid-19,” katanya saat wawancara secara ekslusif bersama Tribun Kaltim, di awal bulan Ramadan lalu, di Pemkot Balikpapan.

Rizal Effendi becerita tentang pekerjaan rumah apa saja yang bakal dihadapi oleh penggantinya hingga ke mana nanti dirinya usai purnatugas.

Berikut petikan wawancara eksklusif Tribun Kaltim dengan Rizal Effendi.

Refocusing anggaran cukup besar, namun di tengah pandemi bukannya anggaran harus lebih besar untuk menggenjot penanganan Covid-19?

Kita takut tidak selesai dalam penggunaan anggarannya, karena ini mepet dengan penyusunan perubahan. Sehingga kekurangan anggaran Covid-19 akan disusun di anggaran perubahan.

Kita akan hitung, hal ini bisa diantisipasi di anggaran perubahan, kita turunkan sekarang dan kemudian kita masukan ke anggaran perubahan.

Karena kalau anggaran tidak terpakai nanti akan ada omongan ‘ini sudah direfocusing tapi kok tidak dimanfaatkan’. Ada uang tapi terlambat dalam pemanfatannya juga jadi persoalan. Jadi keputusan kita sebagian di anggaran perubahan, karena masih bisa diantisipasi sampai nanti bulan Desember.

Hal ini bukan karena SILPA-nya yang terlalu besar, jadi berdampak pada penggunaan dana Covid-19?

Kemarin itu yang Silpa-nya jadi besar karena di luar dugaan. Ada dana kurang salur dari pusat yang dicairkan, jadi perhitungan DBH pajak dan Migas dibayarkan per triwulan tapi belum ketahuan angkanya berapa.

Akan ketahuan setelah diketahui berapa jumlah pendapatan pajak dan migas di Pusat, jadi dibayarkan dulu setelah akhir tahun baru ketahuan berapa jatahnya Balikpapan.

Akan tetapi yang bahaya ketika dibayarkan kelebihan salur. Tempo hari kita pernah babak belur karena ini. Lebih salur di DBH dan lebih di insentif guru, oleh Menteri Keuangan dipotong. Waktu itu saya usul, minta dipotong bertahap tapi tidak bisa.

Kedua, memang karena adanya penghematan akibat ada kegiatan yang tak terlaksana, sehingga itu menjadi Silpa.

Kemarin kita juga agak hati-hati menghitung anggaran PAD karena pajak terbesar kita dari hotel dan restaurant, dan ini sektor yang terdampak pandemic. Di luar dugaan kita ternyata PBB-nya bagus dan naik, orang tetap rutin membayar, sehingga tertutupi. Ini juga menyumbang pendapatan. Kita sempat kaget memang waktu SILPA-nya sampai Rp 600 Miliar.

PR terbesar yang perlu ditangani oleh pemerintah kota Balikpapan?

Kita memang tengah mengantisipasi adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Balikpapan harus bisa mengambil peran yang besar, jangan sampai kita menjadi penonton.